Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi wadah penting untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan terkait penyelenggaraan pemilu.
“Biaya demokrasi itu mahal, mencapai puluhan triliun rupiah. Ada lebih dari 800 ribu TPS yang diawasi Bawaslu di seluruh Indonesia. Karena itu, langkah pencegahan sangat diperlukan agar biaya besar tersebut sebanding dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan,” kata Ujang.
Ia menambahkan, setiap kompetisi politik selalu menghadirkan tantangan, seperti isu SARA, netralitas aparat, hingga residu persaingan pasca pemilu legislatif. “Saya memahami bahwa sisa-sisa residu pileg masih terasa. Namun, saya melihat Bawaslu sudah bekerja keras menjaga integritas pengawasan. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini,” ujarnya.
Dengan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, Bawaslu Majalengka diharapkan semakin mampu memperkuat kelembagaan sekaligus menegaskan perannya sebagai pengawal demokrasi. Evaluasi dan pencegahan menjadi kunci agar pemilu berikutnya tetap berlangsung aman, tertib, dan berintegritas. (bae)
BACA JUGA:Pemkab Majalengka Bebaskan Denda PBB-P2, Berlaku September hingga Desember 2025