RADARMAJALENGKA.COM— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyatakan optimisme bahwa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun anggaran 2026 akan tercapai.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2025). Dalam rapat tersebut, Sekjen Pudji didampingi oleh Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
BACA JUGA:Warna Baru X-Ride 125 Tampil Tangguh dan Fresh Siap Jelajah Petualangan Baru
“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada kebijakan. Kami harus menyelesaikan target tahun ini agar bisa memenuhi target 2026,” ujar Pudji.
Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar RAPBN 2026 itu, Sekjen ATR/BPN memaparkan empat fokus utama kebijakan PNBP:
Digitalisasi Layanan Pertanahan
Peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk pengembangan Informasi Geospasial Tematik (IGT).
Peningkatan Kualitas Pelayanan Berbasis TIK
Implementasi Sertipikat Elektronik dan sistem layanan digital lainnya guna mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.
Evaluasi Kebijakan Tarif
Penyesuaian tarif untuk mendukung investasi dan keberpihakan terhadap masyarakat dalam akses layanan pertanahan.
Optimalisasi Aset Milik Kementerian
Pemanfaatan aset negara untuk meningkatkan penerimaan PNBP secara berkelanjutan.
Strategi ini diyakini akan memperkuat kontribusi Kementerian ATR/BPN terhadap penerimaan negara. Sebagai informasi, selama beberapa tahun terakhir, PNBP dari sektor pertanahan mengalami rata-rata pertumbuhan 14,2% per tahun. Layanan pendaftaran tanah menjadi kontributor utama, menyumbang sekitar 97% dari total PNBP.