Menteri Nusron: Empat Visi Besar Presiden Prabowo Bertumpu pada Tata Ruang Berkeadilan

RADARMAJALENGKA.COM-Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya penataan ruang sebagai instrumen utama dalam mewujudkan empat visi besar Presiden Prabowo Subianto: ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan rakyat terjangkau.

Menurut Nusron, keempat visi tersebut saling berkaitan erat melalui pemanfaatan tanah dan tata ruang yang berkeadilan.

“Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan murah pun memerlukan tanah yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya,” ujar Menteri Nusron dalam Sarasehan Hari Tata Ruang (HANTARU) 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

BACA JUGA:Rincian KUR BRI Pinjaman 100 Juta untuk Tenor 5 Tahun, Berikut Angsuran dan Bunga yang Dibebankan

Nusron menegaskan, tata ruang nasional berfungsi menjaga keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sektor. Karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

“Kita harus pastikan niat pembangunan itu benar sejak awal. Kalau salah niatnya, maka salah juga tata ruangnya. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang keliru dalam memaknai visi pembangunan itu sendiri,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menuntaskan 2.000 RDTR dalam dua tahun ke depan. Dengan tata ruang yang sinkron dan berkeadilan, Nusron optimistis pembangunan nasional akan mengarah pada kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, dan pemerataan akses perumahan rakyat.

BACA JUGA:Edisi Weekend, Dapatkan Saldo DANA Gratis dari DANA Kaget 175.000 Ribu Rupiah Tanpa Diundi

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti peran RDTR dalam membentuk kota berkarakter dan berkelanjutan.

“RDTR memang mengatur zonasi pembangunan. Tetapi lebih dari itu, RDTR harus mampu mengubah wajah kota menjadi hijau, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Hendricus Andy Simarmata, turut memberi sambutan dalam Sarasehan HANTARU 2025 tersebut.

Sumber: