JATIWANGI, RADARMAJALENGKA.COM - Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Mustika Wangi, yang telah lama berdiri sejak tahun 1978, kini dipimpin oleh generasi kedua.
Direktur LKP Mustika Wangi Jatiwangi, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa lembaga ini telah menghasilkan sekitar 8.000 alumni sejak pendiriannya.
Saat ini, ada 50 Kelompok Bengkel Otomotif (Kobeto) yang menjadi binaan LKP Mustika Wangi.
"Mustika Wangi berdiri sejak tahun 1978 dan saya merupakan generasi kedua yang mulai mengelolanya sejak tahun 1994," ujar Iwan kepada Radar Majalengka kemarin.
Iwan juga menyebutkan bahwa LKP Mustika Wangi telah dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek RI) untuk menyelenggarakan Pelatihan Kecakapan Wirausaha (PKW).
BACA JUGA:Menteri AHY Terima Kunjungan Duta Besar Norwegia
Pada tahun 2024, ada 40 peserta yang mengikuti program PKW ini, bekerja sama dengan PT Arista Yamaha, PT Berdikari Motor Honda, Bank Majalengka, Plat Form Digital Kang Joe, dan Info Majalengka.
"Dari 46 lembaga kursus yang mengajukan proposal online untuk pelatihan ini, hanya 26 yang lolos seleksi ketat termasuk LKP Mustika Wangi," jelas Iwan dengan bangga.
Sebagai Sekjen DPP Asosiasi Pengemudi Mobil Indonesia (APMI), Iwan juga menyatakan bahwa program PKW ini telah berkontribusi dalam mendirikan sekitar 50 Kelompok Bengkel Otomotif Mustika Wangi (Kobeto) di Kabupaten Majalengka.
"Kami berharap pelatihan ini akan membuka peluang wirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di Kabupaten Majalengka," harapnya.
BACA JUGA:Ray Kayana Al Jabar Siap Hadapi Kejuaraan Junior di Bekasi
Sementara itu, Sekretaris Daerah Majalengka, Drs H Eman Suherman MM, memberikan apresiasi positif terhadap program PKW ini, yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut.
"Saya mengingatkan 40 peserta untuk mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga mereka dapat menjadi wirausaha muda yang unggul dan mandiri," katanya.
Eman juga menyoroti hasil survei masyarakat Majalengka yang menunjukkan beberapa masalah, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pemerintah daerah berencana untuk melakukan intervensi, termasuk operasi pasar, jika terjadi gejolak harga.
"Dalam survei lainnya, masyarakat menginginkan suplai pupuk yang mencukupi untuk para petani serta kestabilan lapangan kerja," tambah Eman.
BACA JUGA:Kongres Anak Perjuangkan Hak Anak