Keputusan Sidang Isbat Ramadhan 2026, Besok Mulai Tarawih, Kamis 19 Februari Mulai Puasa

RADARMAJALENGKA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan keputusan hasil Sidang Isbat Ramadhan 2026.

Berdasarkan Sidang Isbat yang telah dilaksanakan, Menteri Agama (Menag), KH Nasaruddin Umar menyatakan bahwa 1 Ramadhan 1477 H jatuh pada Kamis, 19, Februari 2026.

Indonesia dalam Sidang Isbat ini menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

"Kriteria ini merupakan standar yang disepakati oleh negara-negara Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura," kata menag di Jakarta.

BACA JUGA:Bawa Keberuntungan dan Kesehatan, Berikut 5 Tanaman Hias Pembawa Rezeki di Depan Rumah

Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia pada hari pengamatan berada pada kisaran minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik.

Dengan kondisi tersebut, hilal belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan, baik secara hisab maupun rukyat.

"Hasil Sidang Isbat yang disepakati bersama diharapkan dapat menjadi dasar bagi umat Islam di Indonesia untuk memulai ibadah puasa," tuturnya.

Dalam proses penetapan awal Ramadhan, pemerintah menggelar musyawarah terbuka yang melibatkan para ulama, ilmuwan, astronom, wakil rakyat, dan perwakilan ormas Islam.

BACA JUGA:Bawa Keberuntungan Bagi Hunian, Berikut 6 Tanaman Hias Pembawa Hoki di Dalam Rumah Menurut Feng Shui

Musyawarah ini mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama bersama ormas-ormas Islam, serta laporan pengamatan hilal dari sedikitnya 96 titik pemantauan di seluruh Indonesia.

Pemerintah berharap keputusan ini menjadi simbol kebersamaan dan persatuan umat Islam dalam menyambut dan menjalankan ibadah Ramadhan.

Seperti diketahui, Sidang Isbat dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah, lembaga keagamaan, serta para pakar astronomi dan ilmu falak.

Sidang Isbat dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, pejabat eselon I dan II Kementerian Agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta para ahli falak dari UIN dan IAIN.

Sumber: