Dedi Mulyadi Tegas: Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Jabar Tak Boleh Tersentuh Pemangkasan Anggaran
Gubernur Jawa Barat bersama Bupati dan Wakil Bupati Majalengka-istimewa-Radarmajalengka.com
RADARMAJALENGKA.COM-Jawa Barat tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2026.
Dana transfer pusat yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan, dipangkas cukup signifikan.
Dari informasi yang diperoleh wartawan, Kamis (25/09/2025), total pengurangan mencapai Rp 2,4 triliun.
Namun, di balik kabar mengejutkan itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan sikap tegas: anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tidak boleh berkurang.
“Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu PJU harus bagus. Jangan pernah menyerah,” tegas Dedi Mulyadi, memastikan layanan publik utama tetap berjalan meski anggaran menipis.
Data menunjukkan, dana bagi hasil pajak yang sebelumnya mencapai Rp 2,2 triliun hanya tinggal Rp 843 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) juga terpangkas dari Rp 4 triliun menjadi Rp 3,3 triliun.
Bahkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk jalan, irigasi, dan puskesmas dihapus. DAK nonfisik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ikut tergerus, meski tidak terlalu signifikan, dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 4,7 triliun.
Dengan kondisi itu, proyeksi awal APBD Jabar 2026 sebesar Rp 31,1 triliun harus direvisi menjadi Rp 28,6 triliun.
Hilang lebih dari Rp 2 triliun dalam satu tahun bukan perkara kecil. Efisiensi besar-besaran pun menjadi keharusan.
Langkah yang ditempuh Pemprov Jabar cukup konkret. Belanja pegawai dipangkas Rp 768 miliar, hibah dikurangi dari Rp 3 triliun menjadi Rp 2,3 triliun, bantuan ke kabupaten/kota menyusut dari Rp 2 triliun menjadi Rp 1,2 triliun, serta belanja barang dan jasa ditekan dari Rp 7,6 triliun ke Rp 5 triliun.
Namun, Dedi menegaskan bahwa efisiensi ini tidak boleh menyentuh kepentingan rakyat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
