Wamen ATR Ossy Dermawan Apresiasi Dukungan Komisi II DPR RI, Pagu Anggaran 2026 Naik untuk Layanan Publik

RADARMAJALENGKA.COM-Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas dukungan kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.

BACA JUGA:RDP Komisi II DPR RI Tetapkan Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN 2026 Sebesar Rp9,49 Triliun

Menurut Ossy, sekitar 80% tugas Kementerian ATR/BPN berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, peningkatan pagu anggaran 2026 akan difokuskan pada dua aspek utama: penyederhanaan sistem layanan serta penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Fokus pertama adalah perbaikan business process baik di pusat maupun daerah. Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Proses pelayanan harus semakin mudah, cepat, dan akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.

Pada aspek SDM, Ossy menekankan pentingnya tour of duty dan tour of area bagi pegawai ATR/BPN. Rotasi penugasan dinilai mampu meningkatkan pengalaman kerja dan menghindarkan pegawai dari zona nyaman. “Hal ini penting agar kualitas pelayanan meningkat secara menyeluruh,” tambahnya.

BACA JUGA:KUR BRI Pinjaman 20 Juta Angsuran Perbulannya Rp433 Ribuan, Cek Rincian Tabel KUR BRI Terbaru 2025

Dalam RDP tersebut, anggota Komisi II DPR RI menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menanggapi hal itu, Wamen Ossy menjelaskan dinamika target PTSL. Pada 2024, target mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun turun menjadi 1,3 juta bidang pada 2025. Dengan dukungan DPR, target tahun 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang.

“Sejak diluncurkan pada 2016-2017, PTSL mencatat kemajuan signifikan. Namun dari total target 126 juta bidang tanah di Indonesia, sekitar 25% masih belum tersertipikasi. Ini pekerjaan rumah besar yang harus terus kita kejar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa percepatan PTSL sangat penting untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa depan. Karena itu, dukungan pengawasan dari DPR RI sangat dibutuhkan. “Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Komisi II DPR RI terus mengawasi pelaksanaan PTSL agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkas Ossy Dermawan.

Sumber: