Rutilahu Tidak Pengaruhi Status IDM

MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM  - Kepala Desa Panjalin Lor, Kecamatan Sumberjaya, Dulmanan, memastikan bahwa masalah rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang sedang dihadapi oleh desanya tidak akan mempengaruhi status Indeks Desa Membangun (IDM).

Seperti yang diketahui, Desa Panjalin Lor, Kecamatan Sumberjaya telah meningkatkan status IDM-nya menjadi Mandiri setelah sebelumnya berstatus desa tertinggal.

Penghargaan IDM Mandiri ini diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, sebagaimana tertera dalam piagam penghargaan Nomor: 1481/KPG.02.06/2022.

"Iya, status IDM kita (Panjalin Lor) sudah naik tiga tingkat dari tertinggal menjadi Mandiri sejak Mei tahun 2022 lalu," ungkap Dulmanan kepada Radar.

BACA JUGA:Pengurus RT/RW ‘Dipinggirkan’ Insentif Sangat Kecil Dibanding Tunjab ASN

Dulmanan menjelaskan bahwa meskipun terjadi masalah sosial seperti Rutilahu saat ini, hal tersebut tidak berdampak besar terhadap IDM desa.

Penilaian IDM masih menguat dari dua dimensi lainnya yang memiliki poin besar, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Ekonomi/Lingkungan (IKE).

"Dalam penilaian akumulatif, ketiga aspek yaitu IKS, IKE, dan IKL saling menguatkan posisi Panjalin Lor sebagai desa Mandiri," tegasnya.

Dul, panggilan akrabnya, juga mengakui bahwa Rutilahu, meskipun bukan prioritas utama dalam IDM, tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Desa Panjalin Lor.

BACA JUGA:Panwaslu Cigasong Luncurkan Program Kampung Pengawasan Partisipatif

Upaya telah dilakukan dengan mengajukan permohonan bantuan kepada Baznas Kabupaten Majalengka, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP), serta Pemerintah Kabupaten Majalengka.

"Dalam kuisoner IDM, poin terkait Rutilahu, rumah permanen, semi permanen, dan program perumahan menjadi bagian dari penilaian, meskipun poin Rutilahu dalam indeks desa tidak signifikan," tambahnya.
Lebih lanjut, dalam Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Panjalin Lor mendapatkan nilai tertinggi karena mencakup jaminan kesehatan nasional bagi masyarakatnya.

"Sekitar 2.000 orang di desa ini sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), baik sebagai peserta PBI maupun PBPU dari BPJS Kesehatan," klaimnya.

Dulmanan menjelaskan bahwa setiap tahunnya, proses penetapan IDM menuntut pengisian kuesioner sebanyak 2.000 pertanyaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), yang mengevaluasi tiga dimensi tersebut.

Sumber: