Kementerian ATR/BPN Genjot Skor SAKIP A untuk Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik
Webinar Benchmarking Strategi Menuju SAKIP A dan AA, yang digelar pada Selasa (29/07/2025).-dok-radarmajalengka.com
RADARMAJALENGKA.COM-Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ke level A sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola dan akuntabilitas publik yang berdampak nyata.
Upaya ini ditegaskan oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi ATR/BPN, Deni Santo, dalam Webinar Benchmarking Strategi Menuju SAKIP A dan AA, yang digelar pada Selasa (29/07/2025). Menurutnya, capaian SAKIP A menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki tata kelola yang baik dan penggunaan anggaran yang efektif serta efisien.
BACA JUGA:Majalengka Berkomitmen Menjadi Kabupaten Bebas Korupsi: Aksi Nyata, Bukan Sekadar Slogan
“SAKIP A menandakan bahwa kelembagaan memiliki akuntabilitas kuat, tata kelola berkualitas, dan hasil kerja yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Deni.
Deni memaparkan bahwa ATR/BPN memiliki landasan kuat untuk meraih SAKIP A berdasarkan hasil penilaian sejumlah indeks tahun 2024. Misalnya, indikator Perencanaan Pembangunan dengan bobot 2 mendapatkan skor 1,91. Sementara itu, Kinerja Pelaksanaan Anggaran mendapat skor 1,86, Indeks Pelayanan Publik mencapai 1,43 dari bobot 1,5, dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik meraih 1,3.
Ia juga mengingatkan pentingnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, yang menekankan proses akuntabilitas sejak perencanaan strategis, perjanjian kinerja, hingga pengukuran outcome dan pelaporan.
BACA JUGA:10.365 Bungkus Rokok Ilegal Disita Satgas BKCHT Majalengka
“Kinerja yang baik bukan hanya tercatat, tapi juga diukur dan memberi dampak. Efektivitas dan efisiensi anggaran harus bisa dibuktikan,” tegas Deni.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Deni Prasetyo, menekankan bahwa SAKIP bukan sekadar laporan administratif, melainkan fondasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.
“Webinar ini wadah berbagi praktik baik untuk memperkuat implementasi SAKIP dan memastikan hasil kerja yang terukur dan berdampak,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Biro Perencanaan dan Kerja Sama serta BPSDM ATR/BPN, dan diikuti lebih dari 700 peserta dari seluruh Indonesia. Tujuannya: memperkuat strategi dan pemahaman kolektif dalam meraih predikat SAKIP A dan AA secara nasional.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
