Bupati Majalengka Tekankan Percepatan Perbaikan Jalan dan Respons Cepat OPD Hadapi Kritik Publik

MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Bupati Majalengka Eman Suherman mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja lebih cepat, terukur, dan responsif terhadap keluhan masyarakat.

Dalam forum refleksi kepemimpinan di Gedung Yudha Karya Abdi Negara, ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lamban dalam menangani persoalan infrastruktur jalan maupun kritik publik yang terus berkembang.

Di hadapan kepala dinas dan pejabat struktural, Eman menyebut persoalan jalan rusak masih menjadi keluhan paling dominan di masyarakat. Menurutnya, persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah sangat dipengaruhi kondisi infrastruktur dan kualitas pelayanan yang dirasakan sehari-hari.

“Jangan alergi terhadap kritik. Masyarakat menilai dari jalan yang mereka lewati dan pelayanan yang mereka terima. Jika jalannya rusak dan pelayanan lambat, maka penilaian publik juga akan buruk,” tegasnya.

BACA JUGA:Menggunakan Baterai Lithium Samsung dan Tembus 260 Km, Motor Listrik BYD Scorpio X1 Dibanderol 9000 Dollar AS

Ia menjelaskan anggaran tahun 2025 masih bersifat transisi dengan alokasi Rp74 miliar untuk sektor jalan dan irigasi. Nilai tersebut dinilai belum mampu menutup seluruh kebutuhan perbaikan akibat akumulasi kerusakan dalam beberapa tahun terakhir.

Karena itu, Pemkab Majalengka menetapkan langkah percepatan pada 2026 dengan meningkatkan alokasi anggaran hingga Rp150 miliar khusus untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Bupati menekankan peningkatan anggaran harus diikuti percepatan pelaksanaan di lapangan. Ia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) memprioritaskan ruas jalan di kawasan permukiman padat serta akses vital masyarakat, termasuk jalur penghubung ekonomi dan pendidikan.

Ia juga meminta pekerjaan strategis dapat diselesaikan sebelum arus mudik Lebaran agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.

BACA JUGA:Bupati Eman Pastikan Siltap Perangkat Desa Cair, Tak Lagi Dua Bulanan

“Tidak ada alasan menunda pekerjaan yang sudah direncanakan. Percepat proses administrasi, perkuat pengawasan, dan pastikan mutu pekerjaan terjaga,” ujarnya.

Terkait pembangunan jembatan di Bojonggadu, Eman menjelaskan terdapat kendala teknis yang memerlukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cirebon, terutama terkait pengalihan arus sungai dan rekayasa lalu lintas. Meski demikian, ia menegaskan kendala teknis tidak boleh menjadi alasan stagnasi proyek.

Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi lintas instansi agar pembangunan tetap berjalan sesuai target.

Selain sektor infrastruktur, Eman juga menyoroti kesejahteraan perangkat desa. Ia memastikan pembayaran Penghasilan Tetap (siltap) dilakukan rutin setiap bulan tanpa penundaan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap aparatur desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Sumber: