DPRD Dukung Respons Cepat Bupati, Dorong Relokasi dan Perbaikan Tanggul

MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Majalengka menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat Desa Ampel, Kecamatan Ligung, yang terdampak abrasi Sungai Cimanuk.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Majalengka, H Juhana Zulfan, usai meninjau langsung kondisi wilayah terdampak pada Senin (6/10/2025).

Menurut Juhana, pihak legislatif mengapresiasi langkah cepat yang diambil Bupati Majalengka, Eman Suherman, yang turun langsung meninjau lokasi abrasi di Dusun Menur, Desa Ampel.

Kehadiran bupati, kata dia, mencerminkan sikap responsif pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat yang selama puluhan tahun menghadapi ancaman erosi sungai.

BACA JUGA:Siap Pakai! 5 Prompt Gemini Ai untuk Sulap Foto Liburan di Jepang, Hasil Bak Sungguhan, Auto Terkejut!

“Kami mengapresiasi tindakan Pak Bupati yang langsung merespons laporan warga. Beliau telah turun ke lapangan bersama sejumlah dinas terkait, seperti Dinas PUPR, BPBD, Dinas Sosial, serta perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Itu bukti nyata kepedulian pemerintah,” ujar Juhana.

Ia menjelaskan, hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi teknis menghasilkan dua skema utama penanganan.

Pertama, langkah sosial bagi warga terdampak yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam skema ini, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial serta menyiapkan rencana relokasi bagi warga yang rumahnya sudah tidak layak huni akibat abrasi.

Kedua, penanganan infrastruktur tanggul sungai yang menjadi kewenangan BBWS. Pemerintah daerah disebut telah mengirim surat kepada Kementerian PUPR untuk meminta percepatan intervensi di titik-titik kritis sepanjang aliran Sungai Cimanuk yang melintasi wilayah Ampel.

BACA JUGA:Begini Cara Edit Foto Pakai 5 Prompt Gemini AI Khusus Wanita, untuk Hasil Cantik dan Flawless

“Informasinya, Pak Bupati sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Sementara untuk wilayah yang menjadi kewenangan pusat, surat permohonan sudah dikirimkan ke kementerian terkait,” jelasnya.

Juhana menambahkan, DPRD Majalengka melalui Fraksi PKB akan memastikan seluruh upaya pemerintah daerah mendapat dukungan anggaran dan pengawasan politik yang memadai.

Pihaknya akan memantau perkembangan proses relokasi, penyaluran bantuan sosial, serta rencana perbaikan tanggul yang diusulkan melalui BBWS.

“Kasus abrasi ini bukan hal baru. Sudah terjadi sejak tahun 1990-an dan belum mendapat penanganan signifikan selama sekitar 35 tahun. Karena itu, kami di DPRD, khususnya Fraksi PKB, akan terus mengawal agar penanganannya benar-benar tuntas,” tegasnya.

Sumber: