DPRD Punya Sekwan Baru, Dinkes Diisi Plt

MAJALENGKA - Bupati Majalengka memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama jabatan administrator dan jabatan pengawas tingkat pemerintahan Kabupaten Majalengka tahun 2021, di Gedung Yudha Karya Abdi Negara Setda Kabupaten Majalengka, Selasa (2/2).

Sebanyak 64 pejabat terdiri dari eselon II, III, dan IV menjalani rotasi dan promosi berdasarkan Surat Keptusan Bupati Majalengka Nomor 800/Kep.46 - BKPSDM/2021 tanggal 1 Febuari 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Drs Nasrudin MMPd yang sebelumnya menjabat staf ahli kini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Rd M Umar Maruf SSos MSi beralih tugas menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Drs Agus Permana MP yang sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana BPBD beralih tugas sebagai Sekertaris DPRD.

Sedangkan Kepala BPBD diganti H Iskandar Hadi P SSos MSi yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Satpol PP sendiri diganti Drs H Toto Prihatno SSos MP yang sebelumnya menjabat Kadispora. Sedangkan Kadispora diganti Yusanto Wibowo  SIP MSi yang sebelumnya menjabat Kadis Perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan diganti Drs H Edy Noor Sudjatmiko MSi, dan Drs H Abdul Gani MSi beralih menjadi Inspektur menggantikan Edy Noor. Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (DPMD)  dijabat Hendra Krisniawan SSTP, sedangan Kepala Dinas Kesehatan masih plt.

Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd dalam sambutanya mengajak kepada para pejabat yang baru dilantik untuk berpikir positif dan realistis. Rotasi yangg dilaksanakan merupakan pengisian kekosongan pejabat yang purnabakti, sehingga perlu pejabat untuk menepati kekosongan jabatan.

Pemkab akan membiasakan rotasi atau mutasi jabatan sebagai hal biasa dan bukan hal yang menakutkan. Namun sebagai pembinaan karir dan penyegaran di lingkungan perangkat daerah, serta kekosongan pejabat tidak boleh terlalu lama sehingga akan menghambat roda pemerintahan.

“Kebiasaan kita dengan rotasi semata-mata untuk kepentingan organisasi, dan merupakan suatau kebutuhan yang harus kita lengkapi. Bagi para pejabat yang baru dilantik segera laksanakan orientasi dan bersinergi dengan pejabat lama,” tutur bupati.

Sebagai ASN, bupati meminta harus siap ditempatkan di mana saja khususnya jika dibutuhkan organisasi. Bahkan Oktober 2021 nanti bupati menjelaskan ada pejabat eselon 2 yang pensiun dan harus kembali diisi kekosongan jabatannya. Mengenai kekosongan jabatan kadinkes yang masih diisi plt, bupati meminta BKPSDM segera membentuk panitia seleksi open bidding. (iim)

Sumber: