Sebagai langkah penguatan sistem, Eman menyatakan pengawasan tidak berhenti pada tahap pelaksanaan proyek. Setelah Provisional Hand Over (PHO), pemerintah daerah akan menurunkan Inspektorat Kabupaten Majalengka untuk melakukan audit kelayakan pembayaran.
Audit tersebut bertujuan memastikan seluruh volume pekerjaan, kualitas material, serta spesifikasi teknis telah sesuai sebelum pembayaran akhir dilakukan.
Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari pembenahan tata kelola pembangunan dari hulu hingga hilir. Dengan sistem pengawasan berlapis, potensi penyimpangan dapat ditekan dan kualitas infrastruktur lebih terjamin.
Eman berharap penguatan integritas pengawas dapat berdampak langsung terhadap mutu jalan dan jembatan di Kabupaten Majalengka. Ia menekankan pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Semua aspek harus berubah menjadi lebih baik. Saya ingin menghadirkan kualitas pekerjaan yang benar-benar bagus demi Majalengka Langkung SAE,” pungkasnya.
Dengan peringatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengirim pesan tegas bahwa era kompromi terhadap kualitas proyek harus diakhiri. Pengawasan ketat dan integritas aparatur dinilai menjadi fondasi utama untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik menghasilkan infrastruktur yang kokoh dan berdaya guna bagi masyarakat. (bae)