BACA JUGA:Diduga Edarkan Pil Tramadol Ilegal, SS Ditangkap Polisi Berikut Barang Bukti
“Kita menghadapi keterbatasan fiskal, tetapi hak perangkat desa tidak boleh dikorbankan. Mereka melayani masyarakat secara langsung, sehingga pembayaran harus rutin dan disiplin,” katanya.
Dalam aspek tata kelola dan komunikasi publik, Bupati juga mewajibkan seluruh kepala OPD memiliki serta mengelola akun media sosial resmi. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X diminta dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dua arah dengan masyarakat.
Menurutnya, era birokrasi tertutup telah berakhir. Setiap keluhan di ruang digital harus direspons dengan penjelasan yang jelas serta data yang akurat.
“Kalau masyarakat mengeluh soal jalan, pelayanan, atau program bantuan, OPD terkait wajib menjawab. Jangan sampai masyarakat bertanya, tetapi pemerintah justru diam,” tegasnya.
BACA JUGA:Gempa Majalengka Hari Ini, Dirasakan di 14 Desa, Kekuatan 2,3 Magnitudo
Sekretaris Daerah diminta memantau langsung aktivitas digital para kepala OPD. Setiap progres pembangunan, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan, harus dipublikasikan secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Ia menilai tantangan tahun 2026 tidak ringan, mulai dari efisiensi anggaran hingga dinamika ekonomi nasional dan regional yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Namun seluruh jajaran diminta tetap solid, fokus pada tugas pokok dan fungsi, serta menghindari pola kerja rutinitas yang tidak produktif.
“Jangan bekerja sekadar menggugurkan kewajiban. Setiap rupiah anggaran harus berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah harus hadir sebagai solusi, bukan bagian dari masalah,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya integritas dan disiplin aparatur. Ia menegaskan tidak akan mentolerir kinerja lamban, komunikasi tertutup, maupun sikap defensif terhadap kritik.
BACA JUGA:6 Tanaman Hias Pengusir Energi Negatif, Bisa Tolak Bala dan Polutan Berbahaya, Berikut Daftarnya
Di akhir arahannya, ia menyerukan konsolidasi total antarperangkat daerah. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci penyelesaian persoalan infrastruktur sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita memiliki tanggung jawab yang sama kepada masyarakat. Jawab kritik dengan kerja nyata dan jawab keraguan dengan hasil,” pungkasnya. (bae)