MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Menjelang pergantian tahun 2025 menuju 2026, Pemerintah Kabupaten Majalengka memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan tetap terjaga.
Kepastian tersebut ditegaskan Bupati Majalengka H Eman Suherman saat memberikan arahan dalam apel di halaman Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, Selasa (30/12/2025).
Kegiatan apel tersebut dirangkaikan dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.
Bupati Eman hadir didampingi Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdan. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki fondasi ketahanan pangan yang kuat.
BACA JUGA:Majalengka Berhaji, Ikhtiar BSI dan Pemkab Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci
Saat ini, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Majalengka tercatat sekitar 50.000 hektare, dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 37.000 hektare.
Meski demikian, Bupati menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pertanian dan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya untuk mendorong investasi dan pertumbuhan industri.
Menurutnya, kemajuan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga ketahanan pangan.
“Kita ingin Majalengka maju. Lahan pertanian harus dipertahankan untuk pangan, tetapi di sisi lain kita juga membutuhkan ruang bagi investor dan pembangunan industri agar ekonomi daerah berkembang,” kata Eman.
BACA JUGA:Lagi Viral Kisah CR7 Pekerjakan ART Asal Indonesia dan Digaji 97 Juta, Eh Ternyata Fantasi Buatan AI
Dalam menghadapi momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bupati mengapresiasi langkah DKP3 yang menggelar Gerakan Pangan Murah.
Program tersebut dinilai efektif sebagai upaya antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok, meskipun secara umum kondisi harga pangan di Majalengka relatif stabil.
Namun demikian, Bupati mengingatkan masih adanya sejumlah komoditas yang kerap mengalami fluktuasi harga, seperti cabai.
Ia menginstruksikan jajaran DKP3 untuk terus melakukan pemantauan di lapangan dan segera melaporkan apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar agar dapat dilakukan intervensi.