Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan menginginkan agar penetapan Raperda pencabutan dana cadangan ditunda hingga terdapat kejelasan substansi, bukan sekadar penundaan singkat.
“Kami maunya ditunda sampai benar-benar jelas. Baik di Raperda maupun dalam pembahasan pansus, penggunaan dana tersebut belum diatur secara rinci,” tegasnya.
BACA JUGA:Serahkan 2.532 Sertipikat Wakaf dan Rumah Ibadah, Menteri Nusron Dorong Kolaborasi Nasional
Aksi walk out ini menandai adanya perbedaan sikap politik yang tajam di DPRD Majalengka, khususnya terkait pengelolaan dan arah kebijakan dana cadangan daerah. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan keuangan daerah agar memiliki dasar peruntukan yang jelas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Majalengka.