MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka resmi meningkatkan status kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang akhir 2025.
Peningkatan kewaspadaan ini ditandai melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana yang digelar di Gedung Yudha, Rabu (10/12/2025), dengan melibatkan seluruh instansi dan elemen terkait.
Rakor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah antisipatif. Pembahasan difokuskan pada pemetaan wilayah rawan bencana serta sinkronisasi mekanisme penanganan lintas-instansi, terutama menghadapi musim hujan yang meningkat sejak November.
Kepala Pelaksana BPBD Majalengka, H Agus Tamim menegaskan bahwa karakteristik topografi Majalengka yang membentang dari utara hingga selatan menuntut strategi mitigasi berbeda di tiap wilayah. Kondisi geografis disebut menjadi faktor penentu risiko.
BACA JUGA:ICMI Orda Majalengka Gelar Rakorda Mewujudkan Majalengka Langkung Sae
“Topografi Majalengka beragam, mulai dari perbukitan, dataran bergelombang hingga pegunungan. Dari hasil pemetaan, kawasan selatan dengan kontur berbukit memiliki kerawanan longsor cukup tinggi. Sementara wilayah utara, dengan ketinggian 5 hingga 50 mdpl, berada pada zona merah kerentanan banjir,” ujar Agus.
Ia menjelaskan bahwa pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan strategi antisipasi dini. “Hari ini kami mengumpulkan seluruh pihak untuk menjawab satu pertanyaan: bagaimana mencegah dan mengantisipasi jika skenario terburuk terjadi? Itu fokus utamanya,” katanya.
Salah satu isu yang kembali mencuat adalah daya tampung dan perilaku sungai di wilayah utara. Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang hadir dalam Rakor menjelaskan bahwa sejumlah penanganan awal telah dilakukan, termasuk perbaikan aliran pada titik-titik rawan. Namun, penanganan permanen belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
“BBWS sudah melakukan langkah awal, terutama di wilayah selatan untuk memperlancar aliran air. Tetapi solusi jangka panjang masih terkendala minimnya anggaran. Jadi, langkah yang dilakukan saat ini bersifat sementara untuk meminimalkan risiko banjir,” jelas Agus.
BACA JUGA:PMI Tewas Diduga Dibunuh oleh Suaminya di Mesir
Selain persoalan teknis, BPBD juga menyoroti aspek anggaran penanganan bencana. Agus menyebutkan bahwa meskipun pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT), pencairannya tidak dapat dilakukan secara cepat.
“Mekanisme pencairan BTT tidak sesederhana yang dibayangkan. Dana hanya bisa digunakan jika bencana sudah terjadi, berdampak luas, menghambat kehidupan masyarakat, dan disertai penetapan status tanggap darurat,” tegasnya.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar-lembaga serta memastikan kesiapsiagaan di setiap level pemerintahan.
Dengan meningkatnya ancaman banjir di wilayah utara dan risiko longsor di selatan, pemerintah daerah menilai sinergi dan kecepatan respons menjadi kunci untuk menjaga keselamatan warga Majalengka di tengah cuaca ekstrem. (bae)
BACA JUGA:Bawa Pulang Langsung Motor Listrik Volta Mandala Harganya Segini, Cicilan Murah Cuma Rp256 Ribu