RADARMAJALENGKA.COM– Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Komisi II Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Gus Hishnu Basyaiban, menyerap aspirasi masyarakat Desa Candra Jaya, Kecamatan Sukahaji, dalam kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Kedua pada Senin, 10 November 2025.
Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan penting, terutama terkait tunggakan BPJS Kesehatan, distribusi pupuk subsidi, dan dukungan pengembangan UMKM. Gus Hishnu menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dalam pembahasan di Komisi II DPRD maupun dalam forum Pleno DPRD Majalengka.
Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Komisi II Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Gus Hishnu Basyaiban-Dok-Istimewa
BACA JUGA:Rinna Sri Isdiyati Serap Aspirasi Warga Soal Infrastruktur saat Reses DPRD Majalengka 2025
BPJS Kesehatan: Program Pemutihan Tunggakan
Menjawab keluhan warga soal tunggakan iuran BPJS, Gus Hishnu menyampaikan kabar baik tentang program Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan.
“Pemerintah melalui BPJS Kesehatan tengah menjalankan program pemutihan bagi peserta tidak mampu. Warga Majalengka yang menunggak dapat memanfaatkan program ini,” jelasnya.
Program pemutihan ini berlaku bagi peserta mandiri (PBPU/BP) yang kini beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan syarat telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Batas pemutihan diberikan untuk maksimal dua tahun tunggakan, dan masyarakat diimbau segera melakukan verifikasi di kantor BPJS terdekat.
Pupuk Subsidi: Wajib Terdaftar di Kelompok Tani
Terkait sulitnya akses pupuk bersubsidi, Gus Hishnu menjelaskan bahwa pemerintah kini mewajibkan petani tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) agar terdaftar dalam sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
“Syarat utama petani penerima pupuk subsidi adalah tergabung dalam kelompok tani. Mekanisme ini bertujuan agar pendistribusian lebih tepat sasaran,” ujarnya.
BACA JUGA:Pengamat Nilai Eman Suherman Punya Modal Kuat untuk Pimpin Gerindra Majalengka
Subsidi pupuk juga diprioritaskan untuk petani dengan lahan maksimal dua hektare dan komoditas utama pertanian. Petani yang belum menerima subsidi diimbau segera mendaftar di kelompok tani agar terverifikasi untuk musim tanam berikutnya.
UMKM: Fasilitasi Modal dan Sertifikasi Halal Gratis
Dalam bidang ekonomi rakyat, Gus Hishnu menegaskan dukungan pemerintah daerah melalui program pembiayaan dan sertifikasi halal gratis.