RADARMAJALENGKA.COM – Kabar baik untuk para pensiunan PNS nih karena informasi ini langsung dibenarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Tersebar kabar bahwa kenaikan gaji PNS November 2025 yang dicairkan ke rekening Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri).
Apakah informasi tersebut benar adanya dan berapa nominal kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negeri).
Muncul lagi banyak pertanyaan soal golongan mana saja yang akan menerima kenaikan gaji ini dan kebijakan ini akan berlaku sejak kapan?
Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kalian wajib membaca artikel ini hingga habis karena semuanya akan dibahas dalam artikel ini.
Nah, Menteri Keuangan, Purbaya yudhi Sadewa membenarkan info adanya kenaikan gaji PNS November 2025.
Dan kenaikan gaji pokok ini diberikan pada PNS TNI Polri dan dipersiapkan berlaku mulai 1 November 2025 lalu.
Pemerintah sendiri sudah menetapkan kebijakan baru dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang kenaikan gaji pokok bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, serta pejabar negara.
BACA JUGA:Cek Tabel KUR BRI 2025 Terbaru: Berikut Rincian Cicilan dan Tenor untuk Pinjaman Lebih dari 100 Juta
Menkeu Purbaya menganggap kenaikan gaji PNS TNI Polri sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.
Ia juga menyatakan bahwa kenaikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan motivasi dan profesionalisme ASN di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik.
“Perpres Nomor 79 Tahun 2025 adalah bentuk nyata Upaya pemerintah memperkuat motivasi dan profesionalisme ASN di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks,” tutur Menkeu Purbaya.
BACA JUGA:Harga Emas Perhiasan 24 Karat Hari Ini Senin 10 November 2025 Naik Lagi, Segini Nominal Terbarunya
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji PNS TNI Polri telah dibahas secara menyeluruh oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mempertimbangkan keadilan antar golongan, fiskal, dan produktivitas.