Wamen ATR Ossy Laporkan Progres Pengadaan Tanah Huntap Warga Terdampak Erupsi Lewotobi ke Menko PMK
RADARMAJALENGKA.COM-JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan progres pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam Rapat Tingkat Menteri yang berlangsung di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
BACA JUGA:Pemprov Jateng Naikkan Anggaran Insentif Guru Agama Jadi Rp300 Miliar Mulai 2026
“Saat ini, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menyerahkan dokumen permohonan Pengadaan Tanah agar Kementerian ATR/BPN bisa melakukan pelaksanaannya,” ujar Wamen Ossy.
Menurutnya, meski proses pengadaan tanah sudah berjalan, masih ada sejumlah administrasi yang perlu diperbaiki.
“Jadi kami mohon kepada Bupati Flores Timur, sambil proses ini berjalan, agar kita tetap mengikuti aturan perundangan yang berlaku. Semua dokumen harus segera dilengkapi,” jelasnya.
BACA JUGA:Polres Majalengka Bersama Petani Turun Langsung Panen Jagung Dukung Ketahanan Pangan
Sebelumnya, pemaparan (expose) pengadaan tanah sudah dilakukan pada 7 Agustus 2025 di Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada 11 dan 19 Agustus 2025, Kanwil BPN telah mengirimkan detail dokumen yang perlu dilengkapi oleh Pemkab Flores Timur.
“Dokumen ini penting karena di sana juga ada penetapan dari kabupaten terkait masyarakat adat. Jangan sampai pengadaan tanah berjalan tanpa memperhatikan hak masyarakat adat,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.
Dalam rapat tersebut, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya langkah strategis dalam mempercepat penanganan bencana.
BACA JUGA:15 Tahun Setia Bersama BRI, Chandra Nikmati Layanan Lengkap dan Praktis Bayar QRIS
“Ke depan kita perlu lebih fundamental. Misalnya, daerah rawan bencana harus dipetakan sejak awal. Jadi ketika terjadi bencana, zona relokasi sudah tersedia dan tidak perlu dibahas lagi,” jelasnya.
Rapat tersebut dihadiri pula oleh Kepala BNPB Suharyanto, Wamen PUPR Diana Kusumastuti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta sejumlah pejabat terkait. Dari pihak ATR/BPN, hadir mendampingi Wamen Ossy, Plh. Direktur Bina Pencadangan dan Pengadaan Tanah, Agustin Iterson Samosir, beserta jajaran.