Namun yang terjadi adalah dalam pendoman organisasi sekarang diambil oleh DPP. Sehingga ruang otonomi itu pun diambil oleh DPP. Sehingga DPD atau pengurus partai manapun hanya memiliki kewajiban melaksanakan keputusan dari atas atau tidak ada ruang interupsi.
"Dulu tidak ditetapkan tunggal, biasanya 2-3 calon ditingkat DPW. Dan di PAN sendiri dulu itu selesai di tingkat DPW. Sekarang ruang otonomi-nya di rebut. Jadi wajar saja ketika di daerah (Pilkada) banyak yang berseberangan," beber dia.
Padahal sejatinya, kata Igum, yang memahami postur politik didaerah adalah para pengurus partai di daerah itu sendiri. Dalam hal ini sewajarnya bila DPP mengembalikan kembali hak otonomi ke daerah (DPD/DPC). Semua pengurus Parpol harus mengembalikan lagi ruang otonomi yang dulu dilakukan para pengurus di setiap daerah.
"Sehingga muncul kekhawatiran. Karena DPP tidak mengembalikan otonomi itu. Saya meyakini semua Parpol di daerah (Majalengka) terjadi demikian, bukan hanya PAN saja karena DPP tidak mengembalikan aturan otonomi. Ketika terjadi gejolak di daerah maka pergerakan dukungan terhadap Paslon tentu akan pasif," terangnya.
BACA JUGA:Atap Kelas SD Nunuk Ambruk, Tidak Ada Korban Jiwa
Era sebelumnya, kata Igum, penetapan calon kepala daerah itu dilakukan dari bawah ke atas. Namun berbeda saat ini yang berpengaruh terhadap rasa memiliki para calon itu sangat minim. Jalur atau keputusan itu diambil harus berjenjang, mulai dari penjaringan dan rekrutmen.
"Kemudian diajukan ke DPW atau DPP," imbuh dia.
Terkait sanki akibat tidak loyal bagi para kader di daerah, Igum menerangkan dalam konteks Pilkada jika loyalitas itu berbanding lurus dengan sistem yang dipakai calon itu sendiri. (ono)