MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Kurang dari tiga pekan pencoblosan Pilkada serentak tahun 2024, konstelasi Politik di Kabupaten Majalengka semakin dinamis.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) bahkan sudah terang terangan berseberangan dan tidak takut terkena sanksi.
Ketua MPP DPD PAN pekan lalu menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon (Paslon) Karna Sobahi-Koko Suyoko yang notabene bukan partai pengusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di Pilkada Majalengka 2024.
Sejatinya partai berlambang matahari putih dengan 32 sinar ini selalu menjadi sorotan publik Majalengka karena sikapnya yang berseberangan.
Menyikapi hal tersebut, Anggota MPP DPD PAN Majalengka Igum Gumbirawan menyatakan, alasan banyaknya pengurus Parpol berbeda pandangan lantaran ruang otonomi.
"Dalam konteks Pilkada, ruang otonomi untuk kebijakan kebijakan yang biasanya ditetapkan di tingkat pengurus parpol di kabupaten. Sekarang itu di ambil semuanya oleh DPP masing-masing Parpol," terang Igum, Jumat 8 November 2024.
Menurut Igum, ruang otonomi tersebut adalah kader partai, pengurus parpol yang biasanya diutus untuk berperan mengusung. Pola yang terjadi biasanya adalah DPD atau pengurus partai kabupaten melakukan penjaringan.