SURABAYA, RADARMAJALENGKA.COM - Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
Penunjukan tersebut dilakukan agar konsolidasi partai tidak terganggu menjelang Pemilu 2024.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 283/KPTS/DPP/II/2023 tentang Pembebastugasan Saudara Kusnadi, dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
Serta Penunjukkan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT), dan Pelaksana Harian (PLH) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang berlaku sejak 3 Februari 2023.
BACA JUGA:Ini 5 Desa Paling Terkenal di Majalengka, Sering Bikin Acara di Luar Negeri
"Atas keputusan DPP partai, tugas utama dan prioritas yang akan saya laksanakan di Jawa Timur sebagai pengemban amanah dari Ibu Ketua Umum dan DPP partai selama dua bulan ini," kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/2/2023).
Dalam menjalankan tugas tersebut, Said Abdullah bakal memperhatikan sejumlah aspek untuk menjaga solidaritas partai di daerah Jawa Timur. Langkah itu dilakukan agar seluruh kader tetap menggelorakan kerja kerakyatan dan memegang teguh semangat gotong royong sesama kader PDIP.
"Kepemimpinan saya di DPD PDI Perjuangan Jatim yang utama adalah menjaga moral dan soliditas partai di Jatim. Saya harap semua petugas dan kader PDI Perjuangan tegak lurus tanpa keraguan untuk terus menggelorakan kerja kerakyatan, dan kerja gotong royong sesama kader partai," jelasnya.
Said Abdullah memastikan dirinya tidak akan mentoleransi kader partai yang tidak disiplin. Hal itu dijalankan dengan arahan dari Megawati Soekarnoputri.
BACA JUGA:Seperti Bandara, Rest Area Jalan Tol Cisumdawu Jual Barang Mewah dan Branded
"Seperti yang telah ditegaskan berulang kali oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan membulatkan tekad, tiada toleransi terhadap kader kader partai yang tidak disiplin dan melakukan tindakan korupsi. Sanksi pemberhentian dan pemecatan dari jabatan partai dan jabatan publik akan diberlakukan," ungkapnya.
Agar Pemilu 2024 khususnya di wilayah Jawa Timur berjalan lancar, ia memerintahkan para kader untuk tidak mencemari nama baik partai. Menurutnya, hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada PDIP.
"Mengingatkan kepada segenap petugas partai di Jatim untuk tidak mencemari partai dengan mendekati, apalagi melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan tercela lainnya. Jangan hancurkan nama baik keluarga, dan nama baik partai. Jangan khianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat atas jabatan jabatan publik yang diemban oleh seluruh petugas partai," imbuhnya. (rilis)