MAJALENGKA - Bencana banjir di tengah pandemi covid- 19 yang menerjang wilayah utara Kabupaten Majalengka mengakibatkan banyak warga menjadi korban dan terdampak banjir. DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Majalengka tidak berdiam diri dan berpangku tangan menyaksikan korban banjir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Majalengka tersebut.
Ketua DPD PKS Kabupaten Majalengka, Roni Setiawan SSi menerangkan, para kader PKS Kabupaten Majalengka langsung turun ke daerah-daerah yang diterjang banjir sejak Minggu (7/2).
Para anggota dewan dari Fraksi PKS DPRD Kabupaten Majalengka turun langsung di Kecamatan Kadipaten. Seterusnya pada Senin (8/2) turun ke lapangan dengan berkeliling di Desa Ligung Lor, Wanasalam Kecamatan Ligung lalu ke Desa Pangkalanpari Kecamatan Jatitujuh dan Kecamatan Kertajati.
“Para kader PKS membantu masyarakat bersih- bersih rumah di Desa Pagandon Kadipaten dan melakukan mobilisasi bantuan dalam bentuk dana, nasi bungkus dan pakaian layak pakai,” beber Roni kepada Radar, kemarin.
Selanjutnya, pada Selasa (9/2) kader PKS mendatangi dan memberi bantuan ke wilayah Kecamatan Dawuan dan Desa Bantarjati Kertajati yang masih terendam.
Diungkapkan Roni, berdasarkan hasil temuan di lokasi banjir, menurut keterangan aparat atau korban bahwa banjir di daerah Ligung dan sekitarnya terjadi kerana banyak dilalui anak sungai dan pendangkalan sungai sehingga normalisasi sangat dibutuhkan.
Ditambahkaan, banjir juga sedikit pengaruh pendirian pabrik atau industri di sekitarnya. Sedangkan banjir yang menimpa wilayah Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati, sambungnya, berdasarkan penuturan Kuwu Bantarjati bahwa kejadian banjir terjadi karena keberadaan BIJB, sehingga tidak ada lagi rawa sebagai penampungan air.
“Sejak ada BIJB, Desa Bantarjati dan sekitarnya selalu banjir, dan banjir kali ini yang paling dahsyat. Sampai hari ke-3 air masih menggenang setinggi 40 cm di beberapa titik,” bebernya.
Sementara di Kecamatan Kadipaten dan Dawuan paling banyak warga terdampak, banyak barang seperti kasur dan alat- alat rumah tangga terendam air.
Roni menegaskan, manajemen penyaluran bantuan harus mengikuti prinsip keadilan, karena bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Sebagaimana keluhan dari masyarakat Blok Jumat Desa Bantarjati kepada aleg PKS, Dhora Darojatun dan H Dedi Rasidi.
“Ini PR buat Pemda untuk memperhatikan dan segera melakukan langkah langkah berbasis asesmen terhadap penyebab banjir tersebut seperti normalisasi sungai dan amdal pendirian industri yang mungkin akan banyak didirikan,” tegasnya. (ara/adv)