DPRD Perintahkan Komisi II Evaluasi PT SMU, Kinerja BUMD Disorot Mahasiswa
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Fraksi Golkar Asep Eka Mulyana-Dok-Istimewa
RADARMAJALENGKA.COM— Aksi unjuk rasa yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Majalengka pada Kamis (16/4) di Kantor PT Sindangkasih Multi Usaha (SMU) memicu perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Perusahaan daerah tersebut dipertanyakan keberadaannya karena dinilai belum memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam aksi tersebut, PMII menyoroti peran PT SMU sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Namun hingga kini, perusahaan tersebut dinilai belum menunjukkan kinerja yang signifikan.
BACA JUGA:Hari Bumi 2026, Pertamina Sangatta Tanam 333 Pohon dan Dorong Pengurangan Sampah Plastik
“Kami mempertanyakan keberadaan PT SMU. Sebagai BUMD, seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi PAD, bukan justru sebaliknya,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Tak hanya itu, PMII juga mengkritisi kinerja jajaran pengurus baru PT SMU yang dilantik pada September 2025 lalu. Mereka menilai belum terlihat arah kebijakan maupun strategi bisnis yang jelas dalam pengelolaan perusahaan tersebut.
Menurut PMII, ketidakjelasan tersebut menimbulkan keraguan publik terhadap profesionalitas dan keseriusan manajemen dalam mengembangkan perusahaan daerah. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT SMU.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Asep Eka Mulyana, menyatakan bahwa demonstrasi mahasiswa merupakan bentuk kepedulian publik terhadap pengelolaan BUMD.
“Berawal dari demo artinya masyarakat memperhatikan. PMII sebagai organisasi mahasiswa sudah menunjukkan kepedulian,” kata Asep saat dikonfirmasi, Rabu (22/4/2026).
Ia menegaskan, DPRD akan segera meminta Komisi II untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT SMU. Evaluasi tersebut mencakup program kerja, kinerja perusahaan, serta kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Majalengka.
“Saya akan meminta Komisi II untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. Program kerja BUMD ini harus jelas, apakah sudah memberikan kontribusi terhadap PAD dan apa saja yang sudah dilakukan selama ini,” ujarnya.
Asep menekankan bahwa BUMD sejatinya menjadi etalase kinerja pemerintah kabupaten dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Ia juga menyinggung capaian pemerintah daerah di sektor BUMD melalui salah satu bank perkreditan rakyat (BPR) yang berhasil meraih penghargaan, meskipun memiliki keterbatasan modal.
“BUMD itu etalase bagi pemerintah kabupaten. Kemarin bupati mendapatkan penghargaan BUMD atas kinerja BPR, padahal modalnya masih kurang. Dengan modal yang ada saja bisa dimaksimalkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
