Warga Protes Dapur MBG, Komisi Gabungan DPRD Gelar RDP
Komisi gabungan membahas dapur MBG di Desa Nagarakembang, Kecamatan Cingambul.-Baehaqi-radarmajalengka
MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM – Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Majalengka yang terdiri dari Komisi I, III, dan IV menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama warga serta Karang Taruna Desa Nagarakembang pada Jumat (14/11/2025).
Rapat digelar menyusul munculnya keluhan warga terkait keberadaan dapur MBG (Makanan Bergizi) yang lokasinya berdampingan dengan area konveksi dan permukiman penduduk.
Keluhan warga sebelumnya diterima Karang Taruna Himawa Desa Nagarakembang sebelum disampaikan secara resmi kepada DPRD.
Warga mengaku khawatir terhadap potensi pencemaran lingkungan, kebisingan, serta risiko kebakaran dari aktivitas dapur MBG yang telah beroperasi sekitar satu bulan terakhir.
BACA JUGA:5 Rekomendasi Motor Listrik dengan Jarak Tempuh Terjauh, Ada Sampai 180 Km Cuma Pakai 1 Baterai
Sekretaris Dinas PMPTSP Majalengka, Johansyah, dalam RDP menjelaskan bahwa sejumlah aspek perizinan dapur MBG belum tuntas, termasuk sertifikat higienis yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.
“Sertifikat layak higienis sudah ada surat edarannya, tinggal menunggu proses di Dinas Kesehatan. Kami berharap SPPG segera menempuh prosedur perizinan,” ujarnya.
Johansyah menegaskan, meski merupakan program nasional, dapur MBG tetap wajib memenuhi seluruh standar administrasi, mulai dari dokumen lingkungan hingga persetujuan warga sekitar.
“Tetangga harus merasa nyaman. Itu yang paling penting. Proses perizinan tetap harus ditempuh agar tidak berdampak pada masyarakat,” katanya. Ia juga menyebut kewenangan penentuan operasional dapur berada pada Satgas yang melakukan verifikasi lapangan.
BACA JUGA:Skema Pinjaman KUR BRI 2025 Plafon Pinjaman 100 Juta, Berikut Rincian Cicilan dan Bunga untuk UMKM
Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi, mengapresiasi peran Karang Taruna sebagai perantara aspirasi warga. Ia menegaskan bahwa aduan masyarakat terkait dapur MBG harus ditindaklanjuti secara serius.
“Dari laporan yang masuk, warga mengkhawatirkan potensi pencemaran, kebisingan, dan risiko kebakaran. Ini perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Satgas MBG,” ujar Didi.
DPRD berencana mengundang Satgas MBG untuk membahas solusi sekaligus melakukan verifikasi lapangan.
Didi juga memastikan dewan akan meninjau langsung lokasi dapur MBG di Nagarakembang.
“Apakah nanti gabungan komisi atau komisi yang terkait dengan perizinan, akan kami bahas. Namun yang jelas, DPRD akan turun,” katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
