Pemerhati Endin Saepudin Desak Evaluasi Program MBG, Anggaran Besar Dinilai Bebani Daerah

RADARMAJALENGKA.COM-Majalengka – Pemerhati kebijakan publik, Endin Saepudin, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kontrak politik Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus segera dievaluasi. Ia menegaskan, kebijakan ini memang baik secara konsep, namun pelaksanaannya menimbulkan persoalan di banyak sektor.

Menurut Endin, persoalan utama ada pada besarnya anggaran MBG yang menyedot porsi besar dari APBN. Dampaknya, pos anggaran lain seperti pendidikan dan kesehatan ikut terpangkas. Bahkan, transfer keuangan dari pusat ke daerah ikut berkurang.

BACA JUGA:DPRD vs Bupati: Arah Dana Cadangan Rp173 Miliar Jadi Polemik

“Pemerintah daerah kelabakan menutup kebutuhan. Salah satu solusi yang diambil adalah menaikkan pajak PBB, dan ini akhirnya membebani masyarakat,” ungkap Endin, Selasa (17/9/2025).

Tak hanya itu, Endin menyebutkan bahwa program MBG juga menimbulkan efek domino terhadap kondisi ekonomi lokal. Bahan pokok dalam jumlah besar diborong untuk kepentingan MBG sehingga pedagang kecil di pasar mengeluh penjualan menurun.

“UMKM, kantin sekolah, hingga pedagang pasar sangat terdampak. Banyak yang mengaku omzetnya menurun karena bahan pokok lebih banyak terserap ke program MBG,” jelasnya.

BACA JUGA:Bupati Majalengka Sampaikan Raperda RTRW 2025-2045 dan Perubahan Pajak Daerah di DPRD

Selain persoalan anggaran dan ekonomi, Endin juga menyoroti munculnya kasus keracunan makanan MBG yang menimbulkan kekhawatiran publik. Kualitas makanan yang disediakan dinilai belum merata, bahkan berpotensi menimbulkan pemborosan dan kemubaziran.

“Analisa banyak kalangan menunjukkan bahwa MBG harus dilakukan evaluasi menyeluruh. Kasus keracunan, keluhan kualitas, hingga dampak ekonomi yang lesu sudah cukup menjadi alasan kuat,” tegas Endin.

Endin menambahkan, jika evaluasi tidak segera dilakukan, maka program MBG berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jangan sampai program yang awalnya diniatkan mulia justru menjadi beban baru bagi rakyat,” pungkasnya.

Sumber: