Big Data PCO: Reformasi Digital Layanan Pertanahan ATR/BPN Jadi Sorotan Positif Publik Juni–Juli 2025

RADARMAJALENGKA.COM-Jakarta — Reformasi layanan digital pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat respons positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil Big Data Presidential Communication Office (PCO), topik tersebut menjadi salah satu isu dengan tonase pemberitaan tinggi sepanjang periode Juni–Juli 2025.

Hal itu disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama PCO, Adita Irawati, dalam pertemuan dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN pada Kamis (24/07/2025) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

“Topik yang berkaitan dengan reformasi digital layanan pertanahan menjadi sorotan masyarakat. Ini membuktikan bahwa isu-isu yang diangkat Kementerian ATR/BPN sejalan dengan kebutuhan publik,” ungkap Adita Irawati.

BACA JUGA:BAZNAS Majalengka Edukasi Zakat dan Sedekah Lewat GEMA INSAN di SMPN 2 Leuwimunding

Adita juga menegaskan kesiapan PCO untuk menjalin kolaborasi lebih erat dengan Kementerian ATR/BPN dalam menyampaikan program prioritas pemerintah, sejalan dengan tugas PCO sebagai lembaga yang mengoordinasikan komunikasi strategis pemerintah.

“Kami siap berkolaborasi. PCO juga memiliki aset media, termasuk akun Instagram @presidenrepublikindonesia dan @pcori, yang bisa digunakan untuk menyebarkan narasi dan informasi program prioritas,” tambahnya.

BACA JUGA:Koalisi Tanggapi Kritik PDIP: RPJMD Majalengka 2025–2029 Masih dalam Pembahasan Pansus DPRD

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia menyebutkan bahwa komunikasi publik yang kuat sangat penting untuk mendukung transformasi digital di Kementerian ATR/BPN.

“Kami tidak hanya membutuhkan dukungan dalam mengelola isu publik, tetapi juga advice dalam membangun strategi komunikasi nasional yang terarah,” ujarnya.

Saat ini, terdapat 519 satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN yang telah menerapkan Strategi Komunikasi (Strakom) berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024.

“Dari ketentuan ini, kita bisa menilai kinerja Satker melalui KPI yang jelas. Mana yang sudah menerapkan Strakom dengan baik dan mana yang belum,” jelas Harison.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

• Hariqo Satria (Tenaga Ahli Utama PCO)
• Rahmat Sahid (Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik)
• Bagas Agung Wibowo (Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga/PMHAL) beserta jajaran

Sumber: