Pemprov Jateng Tunggu Juknis Penempatan P3K di Koperasi Desa Merah Putih

Pemprov Jateng Tunggu Juknis Penempatan P3K di Koperasi Desa Merah Putih

Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi KDMP di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/8/2025).-Dok-Istimewa

RADARMAJALENGKA.COM-DENPASAR – Pemerintah berencana melibatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk membantu operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia.

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi terkait penempatan pegawai tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menyampaikan hal itu usai mengikuti Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi KDMP di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/8/2025).

BACA JUGA:Punya Banyak Cabang, AgenBRILink Milik Pemuda Asal Lahat Ini Buka Lapangan Pekerjaan Untuk Warga Sekitar

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pelatihan tenaga koperasi hingga pelibatan tenaga P3K.

“Terkait tenaga, tadi ada arahan untuk diisi dengan tenaga P3K. Nanti mungkin butuh diskusi langkah-langkahnya. Mudah-mudahan segera ada juknis yang lebih detail dari pemerintah pusat,” ujar Sumarno.

Ia menambahkan, selain pengisian tenaga, para pengelola koperasi juga memerlukan peningkatan kapasitas. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Koperasi, berencana memberikan pelatihan khusus dan menyusun buku saku sebagai panduan operasional.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa setiap KDMP akan mendapatkan penugasan dua hingga tiga tenaga P3K. Skema penempatan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan tenaga di daerah masing-masing.

BACA JUGA:Bupati Eman Resmikan Rumah Aspirasi Pemuda DPD KNPI Majalengka

“Kita akan petakan P3K yang ada di seluruh Indonesia. Tenaga P3K bisa berasal dari desa setempat, jika tidak ada bisa dari kecamatan, atau dari kecamatan terdekat,” jelasnya.

Program ini diharapkan mampu memperkuat fungsi Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi desa dan kelurahan, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait