Protes Bupati Tidak Hadir dalam Rapat Paripurna, Fraksi Karya Demokrat pun Tidak Hadir

BERI KETERANGAN: Bupati Karna Sobahi menjawab beberapa pertanyaan dari jurnalis di gedung DPRD Majalengka, Selasa (4/7).-PAI SUAPRDI-Radarmajalengka.com
MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - DPRD Majalengka kembali menggelar rapat paripurna lanjutan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, Selasa (4/7). Kali ini, rapat itu beragendakan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap raperda tersebut.
Namun dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Majalengka, Fraksi Karya Demokrat yang beranggotakan 8 orang tidak hadir dalam acara. Sementara, bupati yang sebelumnya tidak menghadiri rapat, kali ini tampak hadir didampingi sekda bersama para OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi Karya Demokrat DPRD Majalengka, Suparman mengatakan, ketidakhadiran dirinya dan anggota merupakan sikap protes atas ketidakhadiran bupati, dalam rapat sebelumnya.
Diketahui, rapat paripurna yang digelar pada Senin (3/7) dalam agenda pembacaan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 itu, orang nomor satu di Kota Angin tampak tidak hadir.
BACA JUGA:Baznas Peduli UMKM
BACA JUGA:Dinkes Jabar Lakukan Berbagai Upaya untuk Capai 'Jabar Zero New Stunting'
Bupati hanya diwakili Wabup Tarsono D Mardiana dan Sekda Eman Suherman.
"Ketidakhadiran kami sebagai sikap protes atas ketidakhadiran bupati dan sejumlah kepala OPD atau mayoritas pejabat pemda dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi yang digelar Senin," ujar Suparman, Selasa (4/7).
Menurutnya, dalam rapat paripurna tersebut menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Majalengka. Padahal kehadiran bupati dan para OPD sangat dinantikan dalam kapasitas mereka sebagai pengguna anggaran.
"Kami harap ini menjadi perhatian semua, bahwa rapat itu menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah (pemda), kehadiran bupati dan para OPD itu sangat dinantikan dalam kapasitas mereka sebagai pengguna anggaran," ucapnya.
BACA JUGA:LAZ KLP Persis Gelar Khitanan Bareng qurban
BACA JUGA:Idul Adha 1444H, Harga Kulit Sapi Turun
Terpisah, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengaku, menghargai atas keputusan yang diambil oleh Fraksi Karya Demokrat yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Selain itu, pihaknya juga menjunjung tinggi demokrasi.
"Apa lagi partai yang saya pimpin adalah Partai Demokrasi (PDI) Perjuangan Indonesia. Hal itu lazim di mana-mana juga terjadi," jelas Karna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: