556 Unit Rutilahu Diperbaiki Tahun Ini

MAJALENGKA – Sebanyak 556 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) di kabupaten Majalengka menjadi skala prioritas untuk diperbaiki menjadi layak huni. Hal itu terungkap saat sosialisasi penyaluran bantuan sosial perbaikan Rutilahu tahun anggaran 2022 yang digelar oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Majalengka, di aula kantor dinas, Selasa (29/3).

Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperin) Provinsi Jawa Barat, Ani Widiani ST MSHS mengungkapkan program Rutilahu merupakan program strategis Provinsi Jawa Barat berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun 2022 ini, jumlah program yang diberikan kepada Kabupaten Majalengka terbilang menurun.

“Tahun 2022 total se Jawa Barat ada sebanyak 9.513 unit Rutilahu yang bakal diperbaiki tersebar di 422 BKM/LKM/LPM. Namun untuk kabupaten Majalengka hanya mendapatkan 400 unit Rutilahu,” ungkap Ani.

Ani mengatakan dalam pelaksanaannya nanti disertakan juga dari aparat penegak hukum guna sebagai upaya melakukan pembinaan kepada pelaksana dilapangan terutama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) serta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang merupakan gardan terdepan.

Adapun proses penyaluran dana melalui mekanisme non tunai. Mekanisme ini diterapkan sebagai suatu upaya untuk menghindari penyimpangan sekaligus meringankan beban pengurus dalam melakukan transaksi keuangan.

“Tentunya dalam pelaksanaan harus mengoptimalkan anggaran dan pemberdayaan potensi lainnya. Seperti memaksimalkan potensi SDA lokal seperti kayu, bata, pasir dan lainnya dan tenaga-tenaga tukang lokal,” katanya.

Sementara itu, kepala dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) kabupaten Majalengka Hj Roppedah SPd MM mengaku, setiap tahunnya usulan perbaikan Rutilahu didatabasenya mengalami kenaikan. Namun pihaknya memaklumi jika mekanisme itu bergantung kepada anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun DKPP.

“Dari total 400 unit rumah perbaikan Rutilahu yang tercatat di Disperin juga  DKPP merealisasikan sebanyak 156 unit rumah. Jadi total tahun ini ada sebanyak 556 unit Rutilahu bakal diperbaiki,” kata Roppedah.

Ditambahkan Roppedah, jumlah realisasi bansos Rutilahu yang diterima pihaknya dari Provinsi Jawa Barat turun drastis. Tahun lalu, masih 2.200 unit rumah. Berbeda tahun ini, pihaknya hanya menerima dari Provinsi Jabar sebanyak 400 unit saja. Artinya, ini menjadikan indikator Kabupaten Majalengka sebagian besar telah memiliki hunian yang layak.

Ia berpesan kepada agar perbaikan rumah memenuhi syarat rumah layak huni yakni ketahanan bangunan atau struktur, kesehatan bangunan meliputi penghawaan dan pencahayaan serta kecukupan ruang (luas minimal 9 meter persegi per orang).

“Saya berpesan dilapangan nantinya jangan sampai terjadi adanya pungutan liar yang berisiko pada kasus hukum. Karena sifat program ini tidak ada pungutan dari pihak manapun,” imbaunya.

Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd saat membuka kegiatan sosialisasi mengatakan, program rutilahu di Majalengka ini setiap tahun menurun. Akan tetapi dari jumlah 400 unit bansos Rutilahu dari Provinsi Jawa Barat ini, untuk Majalengka masih menjadi terbesar ketimbang kabupaten lain di Jabar. Program ini merupakan target operasi capaian laju angka kemiskinan.

Bupati menegaskan, masih banyak Rutilahu yang perlu mendapatkan pelayanan dan perbaikan. Selain instansi terkait, pihaknya juga memiliki mitra yakni Baznas yang diperuntukkan menangani kebutuhan rutilahu jika terkena musibah atau bencana.

“Masyarakat kita saat ini membutuhkan kecepatan dan penanganan diera Pandemi Covid-19 ini. Saya juga berpesan kepada camat dan kepala desa serta Bhabinkamtibmas dan Babinsa agar mengawasi program ini,” pesannya.

Sumber: