Pemerintah Terus Berupaya Jamaah Haji dan Umrah Segera ke Baitullah

JAKARTA - Pemerintah terus melakukan berbagai upaya yang berorientasi pada kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan para pengusaha perjalanan travel haji dan umrah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima audiensi dari Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU), terkait aspirasi para jamaah yang dalam 2 tahun terakhir belum bisa berangkat umrah. Sekalian membahas masalah perpajakan untuk jasa keagamaan, dan penerapan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja bagi usaha travel haji dan umrah.
Forum SATHU menjelaskan, saat ini jumlah pelaku usaha penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus cukup besar. Ada 339 PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), 1.504 PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), dan 1.700 KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah). Total ada 3.523 badan usaha dalam penyelenggaraan umrah dan haji, dengan perkiraan jumlah karyawan 17.615 orang.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan sudah hampir 2 tahun jamaah haji dan umrah tidak berangkat, dan harapan masyarakat agar pelaksanaan ibadah umrah dan haji sangat besar untuk bisa dibuka kembali.
Menko Airlangga menyampaikan Pemerintah Arab Saudi memberikan sinyal membuka kembali jamaah umrah dan haji ke Baitullah, sebagaimana disampaikan Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia melalui Nota Diplomatik 8 Oktober 2021 yang lalu. Namun masih perlu dibicarakan lebih lanjut antar kedua negara.
Terkait vaksinasi, Arab Saudi menggunakan 4 jenis vaksin yaitu Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, dan Astra Zeneca dan mengakui 6 jenis vaksin ditambah Sinoparhm dan Sinovac. Untuk jamaah haji dan umrah yang menggunakan salah satu dari keempat vaksin yang dipakai Saudi, maka dapat langsung menjalankan ibadah umrah.
Namun jamaah asing yang divaksin di luar empat yang dipakai Saudi (terutama Sinovac dan Sinopharm), harus memperoleh booster 1 kali menggunakan salah satu dari empat vaksin yang dipakai Saudi. Terkait kewajiban booster penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm, saat ini pemerintah belum dapat memenuhi dengan pertimbangan sampai akhir tahun masih mengejar target vaksinasi.
Pemerintah masih mengejar target 70% vaksinasi untuk dosis-1 dan 50% untuk dosis-2 di akhir tahun ini. Pemerintah Indonesia akan melakukan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait masalah vaksinasi, dengan meminta Menteri Kesehatan dan Menteri Agama dibantu Menteri Luar Negeri.
“Sekaligus menyampaikan kondisi pandemi Indonesia yang telah membaik dan membahas hal-hal teknis lainnya terkait rencana pembukaan ibadah haji dan umrah ini,” kata Menko Airlangga.
Terkait perpajakan untuk Jasa Keagamaan, Menko Airlangga menyampaikan sudah ada Peraturan Menteri Keuangan 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN.
“Dalam PMK sudah jelas bahwa penyelenggara Jasa Keagamaan, termasuk Jasa Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah tidak dikenakan PPN yang berlaku efektif sejak 22 Agustus 2020 yang lalu,” tegas Menko Airlangga.
Terkait penerapan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja bagi usaha travel haji dan umrah, saat ini fokus Pemerintah memberikan kemudahan berusaha dan menguatkan ekonomi di masa pandemi, termasuk pada usaha penyelenggara haji dan umrah.
Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan bahwa konsep pengenaan sanksi sebagai konsekuensi dari perizinan berusaha berbasis risiko, adalah suatu hal yang ditujukan untuk mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab menjalankan usahanya dan menjaga keberlangsungan usaha agar dapat terus berlanjut.
“Untuk itu akan disosialisasikan kembali, tidak perlu khawatir. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sejatinya berpihak kepada masyarakat, pengusaha, dan untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi,” ungkap Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pembina Forum SATHU, Fuad Hasan Masyhur menyampaikan audiensi tersebut membawa angin segar bagi seluruh masyarakat yang telah menanti selama hampir dua tahun, yang sudah merindukan untuk bisa berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji dan umrah. Sekaligus membawa kabar baik dan memberikan harapan untuk para pengusaha perjalanan travel haji dan umrah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menko yang telah memberi arahan untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat. Mengingat pandemi Covid-19 ini berdampak besar bagi usaha penyelenggara umrah maupun haji, alhamdulillah Pak Menko sudah memberikan secercah harapan. Kami berkeyakinan dalam waktu dekat dan tidak lama lagi, kita akan bisa mewujudkan harapan masyarakat untuk berangkat ke Baitullah,” tutur Fuad. (ltg/fsr/hls)

).

Sumber: