Rapat Paripurna, Bupati Jawab Pandangan Fraksi

MAJALENGKA - Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Majalengka tahun 2019, di Gedung Bhineka Yudha Sawala DPRD Majalengka, Senin (6/7). Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Drs H Edy Annas Djunaedi MM yang diikuti 37 anggota DPRD yaitu Fraksi PDIP  14 orang, Fraksi Gerindra  4 orang,  Fraksi Golkar 3 orang , Fraksi PKS 5 orang, Fraksi PKB  4 orang, Fraksi PAN Demokrat  4 orang, dan Fraksi Restorasi Pembangunan  3 orang. Bupati Karna menilai pandangan umum fraksi DPRD Majalengka adalah sebuah langkah yang konstruktif sebagai masukan, saran, motivasi agar bisa menjalankan program dan anggaran lebih baik. Adapun terkait pandangan Umum Fraksi PDIP mengenai bantuan untuk BUMD, bupati sangat mendukung agar BUMD di Kabupaten Majalengka bisa lebih maju dan memberikan pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Majalengka. Menjawab pandangan umum fraksi PKB, Gerindra PAN, Demokrat dan restorasi pembangunan, pemkab telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan daerah meski belum mencapai target. \"Hal itu karena masih ditemukan beberapa kendala diantaranya belum diterimanya PBB di wilayah Kabupaten Majalengka khususnya di wilayah aerocity, dan masih ada PAD dari objek lain yang tidak mencapai target,\" terang bupati Menjawab PKB dan PAN Demokrat berkenaan dengan Silpa tahun anggaran 2019 berasal dari efisiensi belanja, dan tidak terserapnya anggaran 2019 salah satunya program untuk pembelanjaan Tanah, Karna mengaku masih mengalami kendala. Diantaranya terlalu tingginya biaya tanah yang disediakan. Sementara terkait belanja operasi yang tidak maksimal, itu dikarenakan adanya aturan yang keluar pada akhir pelaksanaan anggaran 2019. Sedangkan pengelolaan aset daerah, bupati menegaskan akan menyikapi dan menata lebih baik lagi supaya bisa melakukan langkah selanjutnya dalam membangun Kabupaten Majalengka. Mengenai pandangan umum Fraksi Golkar dalam peningkatan Infrastuktur, pemkab akan melakukan pengawasan di lapangan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Pemkab akan memberikan sertifikasi dalam pelaksanaan supaya lebih baik. \"Sedangkan masih adanya penyerapan anggaran yang mengambang di antaranya dari anggaran RSUD Majalengka dan RSUD Cideres, karena ada kendala keterlambatan dari pembayaran BPJS di Kabupayen Majalengka,\" pungkasnya. (iim)

Sumber: