Demokrat Tolak Pilkada via DPRD

MAJALENGKA– DPC Partai Demokrat Kabupaten Majalengka menolak wacana pesta demokrasi pemilihan presiden hingga kepala daerah dikembalikan untuk dipilih oleh parlemen. Selain itu, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, juga dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ketua DPC Partai Demokrat Majalengka H Fuad Abdul Azid menjelaskan, Partai Demokrat merupakan partai pro demokrasi. Dalam era pemerintahan Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono, Patai Demokrat telah melahirkan regulasi yang mengatur tatanan demokrasi di negeri ini menjadi lebih ideal. Menurutnya, dalam era pemerintahan SBY sebagai presiden pada 2004 lalu, telah dilakukan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi dengan menggolkan pemilihan kepala daerah langsung. Bahkan, Presiden SBY sendiri merupakan produk pertama demokrasi yang lahir dari pemilihan presiden langsung di 2004. Oleh sebab itu, DPP Partai Demokrat sendiri telah menyatakan sikap untuk menolak wacana pengkebirian kedaulatan rakyat ini. Seperti diketahui, wacana tersebut ingin mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah gubernur, bupati/walikota kepada DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Serta pemilihan presiden kembali dipilih oleh MPR. “Kami mendukung penuh sikap dari DPP Partai Demokrat. Kami pun tegas menolak adanya wacana pilkada kembali dipilih oleh DPRD, dan pilpres kembali dipilih oleh MPR. Karena itu bertentangan dengan azas menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Rakyat punya hak penuh untuk menentukan pemimpinnya,” kata Fuad, kepada wartawan, Selasa (3/12). Apalagi, sambung dia, dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, seolah-olah ingin membuat bangsa ini amnesia dan tidak mengambil pelajaran dari peristiwa masa lampau. Pihaknya berpendapat, masa jabatan presiden yang dibatasi hanya dua periode dinilai cukup ideal. Hal ini juga berlaku di negara-negara lain penganut sistem demokrasi. “Jangan jadikan kondisi stabilitas politik dan melambatnya pertumbuhan perekonomian yang terjadi di suatu masa sebagai sebuah alasan untuk mengkambing hitamkan sistem demokrasi yang sudah ideal ini,” imbuhnya. (azs)

Sumber: