Kemenkeu Apresiasi WTP Majalengka

MAJALENGKA – Prestasi Pemerintah Kabupaten Majalengka yang berhasil menyapu bersih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014-2018, diapresiasi pemerintah pusat. Apresiasi pemerintah pusat diberikan dalam bentuk penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan diberikan melalui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pada acara yang dilaksanakan di Hotel Hilton Bandung, Selasa (19/11). Penghargaan diterima langsung Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana didampingi Sekda Majalengka Drs H Ahmad Sodikin MM dan Kepala BKAD Kabupaten Majalengka DR H Lalan Soeherlan MSi. Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya menyatakan, Opini WTP oleh provinsi serta kabupaten dan kota merupakan wujud kerja keras yang dibangun seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta terhindar dari salah saji. Selain menyerahkan penghargaan opini WTP, Gubernur Jawa Barat juga menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020. Sementara itu Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jawa Barat dalam acara tersebut menegaskan, pemberian penghargaan kepada kabupaten yang meraih opini WTP didasarkan atas kriteria tertentu. Sehingga BPK RI patut memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi yg telah diraihnya. \"Opini ini bukan merupakan tujuan akhir, karena tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel,\" tegasnya. Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana menyatakan pemerintah daerah bersyukur atas diraihnya prestasi tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Wabup berharap prestasi tersebut menjadi pemacu dan pemicu seluruh ASN, untuk bekerja lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan. Opini WTP merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yg baik dan benar. \"Untuk meraih Opini WTP ini modal dasarnya adalah kerja sama, koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antara seluruh jajaran OPD dan BUMD,\" katanya. Pihaknya terus melakukan pembinaan yang intensif kepada seluruh OPD agar laporan keuangan OPD yg menjadi bahan dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajar dalam penyajiannya. (rls)

Sumber: