Setahun Prabowo-Gibran, Menteri Nusron Catat Investasi KKPR Capai Rp357,17 Triliun

RADARMAJALENGKA.COM-Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian besar di bidang penataan ruang. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan bahwa nilai investasi yang bersumber dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mencapai Rp357,17 triliun selama periode Oktober 2024–Oktober 2025.

“Angka ini membuktikan bahwa kebijakan tata ruang kini menjadi penggerak ekonomi nasional. Penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja, tapi berdampak langsung pada pembangunan yang terukur dan berkeadilan,” ujar Menteri Nusron, Senin (27/10/2025).

Menteri Nusron menjelaskan, capaian ini tidak lepas dari upaya digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan integrasinya dengan sistem Online Single Submission (OSS). Dalam satu tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 119 dokumen RDTR baru, naik 21,8% dibanding tahun sebelumnya. Saat ini, 445 RDTR sudah terhubung dengan OSS — meningkat 73,8% dari tahun lalu.

BACA JUGA:Khusus Buat Kamu di Siang Hari Ini, Ada Saldo DANA Kaget Rp175.000 Tanpa Diundi Hanya Bermodalkan Link Aktif

Menurutnya, integrasi tersebut menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi nasional. Melalui KKPR berbasis OSS, pelaku usaha mendapatkan kepastian lokasi, izin cepat, dan transparansi data spasial.

“Langkah ini menutup peluang tumpang tindih lahan serta memperkuat kepastian hukum berusaha,” jelas Nusron.

Lebih lanjut, capaian ini mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang menekankan investasi produktif, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan ekologi. Investasi senilai Rp357,17 triliun tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap sistem tata ruang Indonesia.

BACA JUGA:Kumpulan Prompt Gemini Gaya Cewek Hijab yang Estetik dan Juga Natural, Ikuti Tips dan Triknya Disini

“Investor kini melihat transparansi dan koordinasi lintas sektor yang semakin solid. Semua berawal dari kepastian ruang,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia juga menekankan bahwa penguatan tata ruang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, mitigasi bencana, dan daya dukung sumber daya alam. “Pembangunan dalam visi Prabowo-Gibran harus menyentuh seluruh wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem,” ujarnya.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan mempercepat sinkronisasi tata ruang pusat dan daerah, memperluas digitalisasi RDTR, serta memperkuat data spasial tematik untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan setiap jengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci pembangunan tertib dan berkeadilan,” pungkas Nusron.

Sumber: