Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tegaskan Transformasi Layanan Publik Jadi Fokus Utama Rapim 2025

RADARMAJALENGKA.COM-Jakarta – Transformasi layanan pertanahan menjadi fokus utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang digelar pada Selasa (26/8/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan membahas strategi besar arah kerja kementerian ke depan.

BACA JUGA:Bupati Majalengka Eman Suherman, Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia

Menteri Nusron menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi wajah utama kementerian dan segera dibenahi agar lebih sederhana, cepat, dan transparan.

“Kita ingin pelayanan pertanahan tidak lagi berbelit, tetapi hadir dengan sistem yang sederhana, akurat, dan cepat. Transformasi layanan ini harus bisa kita akselerasi, sehingga masyarakat merasakan langsung perubahan,” ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dari sisi teknis pelayanan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menyoroti standar operasional prosedur (SOP) yang belum pernah diperbarui sejak 2010. Menurutnya, kondisi ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang serba cepat.

BACA JUGA:Objek Wisata Alam Murah di Majalengka Ini Cuma Perlu Rp15.000 Untuk Kamu Nikmati Seharian!

“Nilai-nilai pelayanan harus memberikan kemudahan, kenyamanan, transparansi, serta dijalankan secara profesional dan berintegritas agar produk hukum yang dihasilkan berkepastian,” tegas Asnaedi.

Sementara itu, Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menekankan pentingnya reformasi menyeluruh. Reformasi tersebut mencakup perombakan struktur organisasi hingga pembentukan budaya kerja baru.

“Transformasi ini kami rancang dalam peta jalan hingga 2029, dengan target terwujudnya pelayanan publik yang unggul dan birokrasi berkelas dunia,” jelas Einstein.

BACA JUGA:Daftar 6 Wisata Curug Majalengka, Nikmati Air Terjun Sejuk Mulai dari 5 Ribuan!

Rapim ini dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dan diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama secara luring. Selain itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Indonesia juga hadir secara daring. Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi untuk memastikan agenda transformasi pelayanan berjalan serentak di semua satuan kerja.

Dengan langkah strategis ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan profesional guna mewujudkan birokrasi modern berkelas dunia.

Sumber: