Wamen ATR/BPN: Penataan Akses Reforma Agraria Kunci Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat Indonesia

RADARMAJALENGKA.COM-JAKARTA – Reforma Agraria tak hanya berbicara soal legalisasi tanah atau Penataan Aset, namun juga Penataan Akses sebagai elemen kunci dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penataan Agraria Semester I Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

BACA JUGA:SPAM Talunombo Wonosobo Resmi Beroperasi, Warga Tak Lagi Kekurangan Air Bersih Berkat Pemprov Jateng

“Penataan Aset memberikan pengakuan, tapi Penataan Akses memberikan peluang peningkatan ekonomi,” ujar Wamen Ossy.

Menurutnya, sertipikat tanah tanpa akses pemberdayaan lahan dan pasar hanya akan menjadi dokumen, bukan solusi kesejahteraan.

Untuk itu, ia mendorong seluruh jajaran ATR/BPN agar mereplikasi berbagai model Penataan Akses yang telah berhasil, dengan tetap memperhatikan karakteristik lokal masing-masing daerah.

Sebagai contoh, ia menyebut model Penataan Akses budidaya pisang cavendish di Jembrana, Bali, yang sukses dengan dukungan off-taker perusahaan. “Coba pertanyakan dulu, siapa off-taker-nya? Masih butuh lahan? Kalau cocok, bisa difasilitasi dan berjalan,” jelasnya.

BACA JUGA:Siap Edar, 10.365 Bungkus Rokok Ilegal Bernilai Rp150 Juta Disita

Senada dengan itu, Dirjen Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menambahkan bahwa model Penataan Akses kini menerapkan pendekatan Closed Loop, yaitu proses berkelanjutan dari hulu ke hilir. Dalam sistem ini, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan bisnis petani.

“Tanpa kehadiran off-taker, saat panen bisa rugi besar. Off-taker menjamin hasil pertanian tak jatuh ke tengkulak,” ungkap Yulia.

Pada kesempatan yang sama, Wamen Ossy juga menyerahkan penghargaan kepada Heri Mulianto, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM ATR/BPN, atas ciptaannya: Mars Reforma Agraria.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan dari seluruh Kantor Wilayah BPN se-Indonesia.

Sumber: