BPBD Majalengka Petakan 30 Desa di 14 Kecamatan Rawan Krisis Air Bersih Saat Musim Kemarau

MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten MAJALENGKA merilis 30 desa di 14 kecamatan yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau tahun ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, H Agus Tamim ST MSi, mengatakan potensi kekeringan tersebut mengacu pada informasi dari BMKG, BPBD Provinsi Jawa Barat, serta data kejadian kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya.

"Sebanyak 30 desa di 14 kecamatan diprediksi berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini," ujar Agus, Minggu (5/7).

Desa yang masuk dalam kategori rawan kekeringan meliputi Desa Bantrangsana, Jatisawit, dan Jatipamor (Kecamatan Panyingkiran); Desa Heuleut dan Cipaku (Kadipaten); Desa Jatitujuh, Babajurang, Putridalem, dan Pilangsari (Jatitujuh); Desa Girimukti dan Gandasari (Kasokandel).

BACA JUGA: Atta dan Aurel Bagikan Keseruan Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba, Warganet ‎Ikut Antusias

Kemudian Desa Mekarmulya dan Mekarjaya (Kertajati); Kelurahan Cicurug dan Cijati serta Desa Cibodas dan Sidamukti (Majalengka); Desa Cisambeng (Palasah); Desa Tenjolayar, Baribis, Kelurahan Cigasong, dan Simpeureum (Cigasong).

Selanjutnya Desa Sadawangi dan Mekarwangi (Lemahsugih); Desa Paningkiran dan Garawangi (Sumberjaya); Desa Leuwimunding (Leuwimunding); Desa Bantarujeg (Bantarujeg); Desa Kedungsari (Ligung); serta Desa Karanganyar (Dawuan).

Agus menjelaskan, BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan, baik terhadap kebutuhan air bersih masyarakat maupun sektor pertanian.

Salah satunya melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) dengan memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi musim kemarau.

BACA JUGA:Dealer Honda Pertama di Majalengka Berdiri Sejak 1974, Berdikari Motor Jaya Tetap Eksis 52 Tahun

"Kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui Destana agar warga lebih siap menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan," katanya.

Selain itu, BPBD memperkuat koordinasi dengan BMKG, BPBD Provinsi Jawa Barat, TNI, dan Polri untuk memantau perkembangan cuaca selama musim kemarau.

Untuk mengantisipasi krisis air bersih, BPBD juga berkoordinasi dengan PDAM, PMI, serta sejumlah perusahaan di sekitar wilayah rawan agar distribusi bantuan air bersih dapat dilakukan dengan cepat saat diperlukan.

Sementara itu, guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, BPBD bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam menyusun pola tanam serta langkah antisipasi penyediaan air irigasi.

Sumber: