"Program pendidikan di Lapas Majalengka ini sangat baik. Pemerintah sebelumnya telah hadir melalui SKB pada 2024 dan kini dilanjutkan oleh PKBM Dharmawangsa bekerja sama dengan lapas. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan manusia," ujar Umar.
Menurutnya, pendidikan kesetaraan harus dapat diakses seluruh masyarakat, termasuk warga binaan yang kehilangan kesempatan menempuh pendidikan formal.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memiliki program AKSIRAMA (Akselerasi Capaian Rata-rata Lama Sekolah) yang bertujuan memperluas akses pendidikan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C hingga tingkat desa.
"Kami ingin memberikan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat, termasuk mereka yang belum sempat menyelesaikan pendidikan formal. Ke depan kami berharap mereka juga memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi," katanya.
BACA JUGA:ATR/BPN Dorong RUU Administrasi Pertanahan Jadi Prolegnas Prioritas Atasi Tumpang Tindih Regulasi
Ketua DPRD Majalengka Didi Supriadi menilai pendidikan menjadi bekal penting bagi warga binaan agar mampu kembali produktif setelah menyelesaikan masa pidana.
"Alhamdulillah, ini program yang sangat baik. Saya melihat masih banyak warga binaan yang usianya muda dan belum lulus SMP. Mudah-mudahan melalui Paket B dan Paket C mereka bisa melanjutkan pendidikan," ujarnya.
Didi berharap program tersebut tidak berhenti pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurutnya, warga binaan yang masih berusia muda perlu diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
"Saya berharap mereka bisa melanjutkan pendidikan hingga SMA, bahkan kalau memungkinkan sampai perguruan tinggi. Mereka masih punya kesempatan mengejar pendidikan yang sempat tertunda," pungkasnya. (ono)