RADARMAJALENGKA.COM — Proses konsolidasi internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat menunjukkan perkembangan signifikan di bawah kepemimpinan Uu Ruzhanul Ulum.
Setelah menuntaskan Musyawarah Cabang (Muscab) di 27 kabupaten dan kota, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP mulai menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di sejumlah daerah.
Hingga saat ini, sebanyak 19 SK DPC telah resmi diterbitkan dan mulai diserahkan kepada pengurus daerah sebagai dasar legalitas organisasi untuk menjalankan roda kepartaian di tingkat kabupaten dan kota.
Uu mengatakan, capaian tersebut merupakan bagian dari kerja kolektif seluruh kader PPP di Jawa Barat yang terus mengawal proses organisasi sesuai dengan amanat AD/ART partai.
Menurutnya, seluruh tahapan Muscab berhasil diselesaikan dalam waktu relatif singkat setelah pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil).
“Alhamdulillah, seluruh Muscab di 27 kabupaten/kota telah selesai dilaksanakan. Setelah itu kami terus mengawal dan merekomendasikan hasil-hasil Muscab ke DPP sehingga satu per satu SK DPC dapat diterbitkan, termasuk Majalengka,” kata Uu, Jumat (6/6/2026).
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menegaskan dirinya tidak ingin proses administrasi organisasi menjadi hambatan bagi kader di daerah. Karena itu, DPW PPP Jawa Barat secara aktif mengawal setiap berkas kepengurusan yang telah memenuhi syarat agar segera mendapatkan legitimasi resmi dari DPP PPP.
Langkah tersebut dinilai menjadi bukti keseriusan DPW PPP Jawa Barat dalam mempercepat penataan struktur organisasi partai menjelang agenda politik nasional mendatang. Selain menuntaskan Muscab secara menyeluruh, penerbitan SK DPC juga menjadi indikator penting dalam penguatan mesin politik partai di daerah.
Uu mengungkapkan, DPP PPP memberikan amanat khusus kepada dirinya untuk menjaga keseimbangan dan soliditas kader selama proses pembentukan kepengurusan berlangsung. Ia diminta memastikan aspirasi mayoritas kader tetap diperhatikan tanpa mengabaikan semangat persatuan di internal partai.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam proses Muscab merupakan dinamika yang wajar dalam organisasi politik. Namun setelah keputusan ditetapkan, seluruh kader diminta kembali bersatu demi kepentingan partai yang lebih besar.
“Perbedaan pandangan saat Muscab adalah hal biasa. Itu menunjukkan kader PPP masih memiliki semangat dan rasa memiliki yang kuat terhadap partai. Setelah keputusan keluar, semuanya harus kembali bersatu untuk membesarkan PPP,” ujarnya.
Setelah proses penerbitan SK berjalan, DPW PPP Jawa Barat kini mulai mempersiapkan tahapan konsolidasi lanjutan. Agenda tersebut meliputi pelantikan kepengurusan DPC se-Jawa Barat, pembentukan struktur Pengurus Anak Cabang (PAC), ranting, hingga penguatan sistem kaderisasi berbasis teknologi informasi.