RADARMAJALENGKA.COM-Maluku Utara – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap pengambilan keputusan publik, terutama pada kebijakan pertanahan.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan orasi kebangsaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kota Ternate, Sabtu (23/8/2025).
BACA JUGA:Bantu Warga Pelosok, BRILink Kian Menjamur Bertransaksi Online Sembari Beli Pulsa
“Dalam konteks mengambil keputusan publik, yang paling penting adalah masalah keadilan. Kebijakan pertanahan harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan merata,” ujar Nusron.
Menteri Nusron juga mengingatkan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam kehidupan beragama dan bernegara. Nilai ini, katanya, harus dijunjung tinggi oleh siapa pun, baik pejabat publik maupun masyarakat.
“Kalau kita ingin bekerja dan berjuang secara konsepsional, kata kunci yang harus diperjuangkan adalah keadilan,” tegasnya.
BACA JUGA:QRIS BRI Permudah Pegawai Pemkot Prabumulih Belanja di Kantin Bude Lantai 9
Fokus pada Kontribusi, Bukan Asal Usul
Dalam orasi kebangsaannya, Nusron Wahid menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak lagi membutuhkan perdebatan mengenai latar belakang seseorang, melainkan kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.
“Kita tidak lagi bicara dari mana asal kita, tapi kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia. Apalagi dalam konsepsi keislaman, kita harus menyentuh tiga hal sekaligus: keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan,” ujarnya.
Rakor KAHMI Dihadiri Tokoh Nasional
Rakor Regional KAHMI yang mengusung tema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia” ini dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Koordinator Presidium Nasional KAHMI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Menteri Nusron hadir bersama Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Maluku Utara Lalu Harisandi, dan jajaran ATR/BPN lainnya.