RADARMAJALENGKA.COM-Banjarbaru – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan empat program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.
Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, yang digelar di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, pada Kamis (31/07/2025).
BACA JUGA:Semarak HUT Ke-64 Smansa, dari Bazar hingga Aksi Sosial
“Kami memiliki empat produk utama. Pertama kebijakan dan layanan pertanahan, kedua Reforma Agraria, ketiga pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, dan keempat layanan tata ruang,” terang Menteri Nusron.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi keempat program tersebut sangat bergantung pada dukungan dan kesiapan daerah, terutama dalam hal perizinan, validasi data, dan dukungan administratif di tingkat desa dan kelurahan.
“Kami tidak bisa membuat sertipikat tanah tanpa surat keterangan dari desa atau kelurahan. Kalau suratnya salah, maka sertipikatnya juga salah,” tegasnya.
BACA JUGA:Yamaha Cup Race di Titik Nol Tanjung Bira, Atmosfer Race Tourism di Bulukumba Sulsel
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki 1,6 juta hektare kawasan hutan dan 2,05 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebagian besar belum terpetakan dan bersertifikat.
Menteri Nusron berharap kolaborasi aktif dari pemerintah daerah untuk mempercepat program pendaftaran tanah dan penataan ruang.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Turut mendampingi Menteri Nusron antara lain Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, dan Kepala Kanwil BPN Kalsel, Abdul Azis, beserta jajaran.
“Ini semua adalah PR bersama,” tutup Menteri Nusron.