Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Penguatan Sistem & SDM Hadapi 3 Tantangan Pertanahan di Sulut

Menteri ATR/BPN Tekankan Penguatan Sistem dan SDM untuk Tuntaskan Tiga Tantangan Pertanahan

RADARMAJALENGKA.COM-Minahasa, 17 Juli 2025 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menghadapi tiga tantangan utama dalam sektor pertanahan nasional. Ketiga tantangan tersebut meliputi:

• Peningkatan capaian sertipikasi tanah,
• Penyertipikatan bidang tanah yang sudah terpetakan namun belum bersertipikat,
• Peningkatan kualitas dan akurasi data pertanahan.

Dalam pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (17/07/2025), Menteri Nusron menegaskan bahwa solusi terhadap tantangan tersebut adalah melalui penguatan sistem berbasis teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang transparan dan profesional.

BACA JUGA:Didukung BRI, UMKM Katering Pemasok Program MBG Sukses Ekspansi Dapur dan Berdayakan Ratusan Karyawan

“Seluruh proses bisnis harus disederhanakan dan digitalisasi harus dioptimalkan. Untuk SDM, jenjang karier harus transparan dan berbasis meritokrasi,” ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya peran komunikasi publik yang kuat di era post-truth, di mana hoaks dan disinformasi menyebar lebih cepat dari fakta.

“Seluruh jajaran harus menjadi garda terdepan dalam meluruskan informasi dan membangun kepercayaan publik,” tegasnya.

BACA JUGA:Wahyu Nugroho dan Candra Hermawan Raih Podium di ARRC Motegi, Tim Yamaha Racing Indonesia Tampil Memukau

Pada tahun 2024, layanan pertanahan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Sulut, tercermin dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp124,4 miliar dan pencatatan Hak Tanggungan senilai Rp4,2 triliun. Dari 7,8 juta layanan pertanahan nasional, sekitar 52.000 berasal dari Sulut.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga meresmikan renovasi gedung Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut, serta Kantor Pertanahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Ia menegaskan pentingnya tata kelola yang bersih, akuntabel, serta berbasis prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam menjalankan tugas.

BACA JUGA:Aldi Satya Mahendra Konsisten Tambah Poin, Tembus 10 Besar Lagi

“Kita harus bekerja cepat, akurat, dan berintegritas. GRC harus jadi dasar dalam setiap langkah,” tutup Nusron.

Turut mendampingi dalam kegiatan ini sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta seluruh pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulut.