MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majalengka, Rizfan Alauzi Hidayatusidqi, menyoroti masalah tingginya tingkat kemiskinan di Majalengka.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka mencapai 11,21 persen.
"Ini berarti lebih dari 414.722 jiwa terjebak dalam kemiskinan ekstrem, sementara ribuan lainnya tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujar Rizfan.
"Kami tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan yang dialami oleh sesama warga kami. Sebagai anggota HMI, kami memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang terpinggirkan," imbuhnya, setelah terpilih dalam Konferensi Cabang (Konfercab) HMI Cabang Majalengka ke-XIII di salah satu gedung di Kecamatan Majalengka.
BACA JUGA:ASN Ikut Pilkada Mundur, 40 Hari sebelum Pendaftaran
Rizfan menegaskan perlunya memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian, sesuai dengan ajaran Islam, untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini.
Dia menyerukan peningkatan diskusi, kegiatan inovatif, dan kolaborasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Dengan tujuan membentuk insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang berlandaskan Islam, serta memperjuangkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT, Rizfan memastikan bahwa HMI Cabang Majalengka akan menjadi garda terdepan dalam menanggulangi kemiskinan dan tantangan sosial lainnya.
"Kami juga tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan aturan atau tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat," tegasnya.
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Upayakan Peningkatan Kualitas PPAT Seiring dengan Transformasi Digital
Mengomentari masalah kemiskinan di Majalengka, Pj Bupati Majalengka H Dedi Supandi mengakui bahwa angka kemiskinan saat ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang relatif baik.
"Angka kemiskinan masih mencapai 11,21 persen, yang masih di kategori tinggi karena melebihi rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional," ujar Dedi.
Sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui pendataan dan distribusi bantuan, Pemerintah Kabupaten Majalengka bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Praja IPDN ditempatkan di 330 desa dan 14 kelurahan di 26 kecamatan Kabupaten Majalengka. (ono)