Radarmajalengka.id, MAJALENGKA- Sejumlah tokoh ulama bersama advokat di wilayah Jabodetabek telah mengeluarkan pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM. Begitupula dengan sejumlah toloh ulama yang tergabung pada Aliansi Perjuangan Islam Majalengka.
Perwakilan Aliansi Perjuangan Islam Majalengka, Ustad Agung Wisnu Wardana menyatakan bahwa umat Islam di Kabupaten Majalengka menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Diungkapkan Ustad Agung, sebagaimana dikabarkan media, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi solar dan pertalite pekan depan.
Luhut meminta masyarakat agar bersiap-siap kalau nantinya pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar. Luhut berdalih, subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun telah membebani APBN.
BACA JUGA:Tragis, Seorang Adik Kandung Tembak Kepala Kakaknya hingga Tewas
Disisi lain, Tim Khusus Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 83 personel dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dari jumlah itu, 35 orang saat ini dilakukan penempatan khusus.
Dari personel 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hari pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindakan pidana obstruction of justice. Keenam orang, yakni FS, BJT HK, KTT ANT, AKP AR, Kompol BW, dan Kompol CT.
Berdasarkan dua peristiwa tersebut diatas, Aliansi Perjuangan Islam Majalengka menyatakan: Pertama, menolak rencana kenaikan Pertalite dan solar, dengan alasan apapun. Subsidi adalah hak rakyat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi dan melayani rakyat.
Menurutnya, pengurangan dan/atau penghilangan subsidi BBM pertalite dan solar dengan alasan apapun, sejatinya adalah langkah yang ditempuh untuk melakukan liberalisasi sektor hilir migas (bisnis eceran) setelah sukses melakukan liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi).
BACA JUGA:Bupati Ajak Gunakan QRIS untuk Transaksi
Ini adalah agenda jahat untuk melayani kepentingan kapitalis, kepentingan oligarki migas yang menginginkan untung beliung dari bisnis hilir migas.
Kedua, pemerintah khususnya Presiden Jokowi jangan pelit terhadap rakyat dengan mempersoalkan subsidi BBM yang nilainya hanya Rp502 T. Harusnya, presiden usut tuntas semua maling dan koruptor uang rakyat, termasuk batalkan proyek IKN dan kereta cepat yang unfaedah.
Lagipula, APBN tahun 2022 nilai belanjanya mencapai Rp3,106 triliun, sementara pendapatannya dipatok Rp2,266,2 triliun.
Nilai pendapatan Rp2,266,2 triliun dalam APBN, mayoritasnya ditopang dari pajak yang diambil dari rakyat. Penerimaan sektor pajak diperkirakan mencapai Rp1,784,0 triliun. Itu artinya, angka Rp502 T untuk subsidi rakyat jauh lebih kecil daripada pajak yang diambil dari rakyat sebesar Rp1,784,0 triliun.
BACA JUGA:Hamzah Bela Puan Maharani, Sesalkan Olok-olokan Netizen di Medsos