BIJB Dapat Penyertaan Modal Rp56 M

MAJALENGKA – Operasional bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati saat ini terhenti. Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat yang dibangun dengan biaya triliunan itu saat ini akhirnya menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Majalengka. Menyikapi kondisi tersebut, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar BIJB Kertajati Majalengka tetap beroperasi. Apalagi ketika kondisi penerbangan masih belum menggeliat seperti pandemi Covid-19 seperti sekarang. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, DR Hj Ineu Purwadewi Sundari AMd ST SSos MM mengatakan, Pemprov Jabar sudah memberikan penyertaan modal lebih dari Rp56 miliar untuk Bandara Kertajati. Bantuan tersebut diberikan dari APBD murni dan perubahan tahun 2020. Ineu juga menegaskan tidak benar jika bantuan untuk bandara Kertajati dihentikan. DPRD bersama pemprov bahkan memberikan support dengan menyetujui anggaran perubahan 2020 sekitar Rp56 miliar untuk penyertaan modal BIJB. DPRD bersama pemerintah provinsi tetap berupaya agar BIJB tetap beroperasi. “Gubernur meminta kepada dewan untuk mendukung anggaran agar BIJB bisa melanjutkan program-program yang sempat terhambat karena pandemi Covid-19,” ujar Ineu saat bertemu wartawan Majalengka, di sela reses. Sebelumnya, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Jawa Barat (Jabar) menyetujui penyertaan modal terhadap dua BUMD milik Pemprov Jabar. Penyertaan modal diberikan kepada PT BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) dan PT Jaswita. Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Jawa Barat tersebut mengungkap pembahasan RKUA PPAS 2021 di aula Dinas Sosial Jawa Barat, Jumat 4 September 2020 lalu. Penyertaan modal dilakukan sebagai salah satu solusi melahirkan BUMD yang lebih baik dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat. Ineu menekankan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh kedua BUMD yaitu memiliki business plan yang jelas dan terukur. “Dengan pernyataan modal tersebut dapat mendorong upaya pemulihan ekonomi Jawa Barat pasca terdampak pandemi global Covid-19,” harapnya. Selain bertemu wartawan, Ineu juga melakukan monitoring penyaluran bansos Pemprov tahap tiga. Wakil Ketua DPRD Jabar itu menegaskan pihaknya ingin memastikan bansos tersalurkan dan tepat sasaran, khususnya di Majalengka yang mencapai sekitar 93.000 penerima. Meskipun nilai bantuan di tahap ketiga ini berkurang, mantan Ketua DPRD Jabar periode 2014-2019 itu berharap tetap bermanfaat dan membantu selama pandemi Covid-19. Ineu juga berharap vaksin segera tersedia, agar masyarakat merasa lebih tenang dan kembali beraktivitas dengan normal. “Untuk cover bansos dan pembangunan, pemprov Jabar refocusing sekitar empat triliun. Jadi wajar jika ada kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan,” pungkas Ineu. (iim)