Wabup: Perbaiki Data Bantuan

MAJALENGKA - Wakil Bupati Majalengka bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan (Bappedalitbang) dan Dinas Sosial (Dinsos) Majalengka menggelar monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Majalengka tahun 2020, di aula Kecamatan Bantarujeg Rabu (4/11). Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Pemerintah Kecamatan Bantarujeg, Malausama, Lemahsugih bersama unsur desa dan TKSK serta pendamping desa. Selain itu hadir Kapolsek dan Koramil Kecamatan Bantarujeg. Kegiatan tersebut dalam rangka memastikan pelaksanaan program, sehingga efektivitas, efesiensi dan transparansi program lebih terjamin. Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana mengatakan, monitoring dan evaluasi tidak lain untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satunya mengurus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar semua data harus benar-benar objektif dan validasinya bisa dipertanggungjawabkan. “Belajar dari bansos selama Covid-19 yang banyak tidak pas, banyak masyarakat yang seharusnya menerima tapi tidak menerima,” ujar wabup. Setelah dilakukan monitoring, seluruh stakeholder baik camat, kuwu, kasi kesra termasuk pendamping desa dikumpulkan agar data yang tidak tepat segera diperbaiki. Wabup berharap data yang tidak sesuai harus diketahui bersama sehingga bantuan tepat sasaran. Mengenai program SLRT dari Dinsos, di setiap desa harus ada puskesos. Saat ini sudah ada yang berjalan di beberapa desa yang dijadikan percontohan. Puskesos dibentuk menjadi lembaga yang mengolah data kemiskinan agar kebijakan dan program sesuai. “Ke depannya semua desa harus ada puskesos karena ini bagus untuk membantu desa itu sendiri,” harapnya. Sementara Kepala Dinas Sosial melalui Kabid Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Drs Asikin menjelaskan, penanganan masalah data memang merupakan faktor awal dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, data merupakan faktor keberhasilan program seperti sekarang bantuan sosial pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat tidak mampu harus mendapatkan bantuan. “Namun sebelum bantuan itu diberikan tentu langkah awal harus ada pendataan,” terang Asikin. Dinsos Kabupaten Majalengka juga membuat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang nantinya bisa menjadi layanan satu pintu untuk membantu desa-desa. Dinsos juga melakukan data verpal tahun 2020 namun belum bisa keluar datanya. “Dari jumlah data 14.598 yang telah melaksanakan verval data semoga tahun 2021 sudah bisa muncul,” jelasnya. Pihaknya berharap desa yang belum membentuk puskesos agar segera melakukan persiapan, dan anggarannya ada dari Kementerian Sosial jangka dua tahun dan dana CSR. Selanjutnya, di tahun 2021 akan dibuka kembali aplikasi SIKS-NG dan diharapkan juga disiapkan datanya dengan baik seperti data orang yang pindah, meninggal, dan lainnya. (iim)