MAJALENGKA-Pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 menjadi salah satu skala prioritas yang harus dilakukan pemerintah daerah. Implementasinya dapat dilakukan dengan program-program yang memperkuat lini ekonomi masyarakat berbasis UMKM. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Majalengka, Kol (Purn) Drs H Dadang Haeruman Apt Sp FRS MM d isela-sela Workshop DPRD Majalengka. \"Berdasarkan pengalaman, UMKM menjadi bumper terakhir dalam menghadapi resesi ekonomi seperti saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998,” jelasnya. Disebutkan, UMKM termasuk sektor yang tahan krisis. Untuk itu penguatan di sektor UMKM harus menjadi salah satu pilihan prioritas agar roda ekonomi bisa ikut berjalan. Dalam implementasinya, kata dia, bisa lebih menguntungkan jika pemerintah daerah memanfaatkan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sebagai mitra pelaksana program. \"Andai penguatan program tersebut berupa bantuan kredit mikro berupa modal kerja, dan penyalurannya melalui BPR milik pemkab tentu akan sangat lebih menguntungkan. Sektor UMKM terbantu, sekaligus memaksimalkan peran BPR,\" ungkapnya. Selain itu nenurut Dadang untuk mewujudkan hal tersebut tentu dibutuhkan syarat mutlak. Yaitu kondisi BPR yang sehat. BPR menjadi salah satu yang paling aman karena ada keterlibatan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kepala daerah sebagai bagian dari kepemilikan BPR tinggal mengikuti rambu-rambu arahan yang diberikan oleh OJK. Sebab jika tidak OJK pun dapat memberikan sanksi pada BPR, yang ujungnya dapat merugikan Pemerintah. \"Regulasinya sudah sangat jelas. Oleh karena itu pemerintah daerah berkewajiban menjaga kredibilitas BPR untuk dapat digunakan sebagai mitra program dalam pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19,\" jelasnya. (bae)
Jangan Remehkan UMKM
Senin 19-10-2020,11:14 WIB
Editor : Leni Indarti Hasyim
Kategori :