Bupati: WTP Bukan Tujuan Akhir

MAJALENGKA- Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disampaikan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Amran Syifa kepada Bupati Majalengka melalui video conference, di ruang video conference (vicon) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Senin (29/6). Penyerahan dilakukan secara online bersamaan dengan 4 kepala daerah yakni Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Purwakarta. Penghargaan Opini WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten Majalengka ditandai penandatanganan berita acara penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan LHP (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2019 oleh Bupati Majalengka dan Ketua DPRD Kabupaten Majalengka. WTP tahun ini juga merupakan penghargaan yang diraih untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Pada kesempatan tersebut Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd menyampaikan rasa syukur atas hasil yang diperoleh. Menurutnya, penghargaan opini WTP bisa menjadi ajang introspeksi dan motivasi serta kekuatan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kewaspadaan dalam tata kelola keuangan yang pada gilirannya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Majalengka, Kepala Perangkat Daerah, dan seluruh ASN atas sinergi dan kerja sama sehingga mampu meraih prestasi tertinggi. Saya berharap tahun selanjutnya bisa mempertahankan dengan hasil yang lebih baik lagi,” ujar bupati. Dengan penghargaan Opini WTP ketujuh kalinya, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengukuhkan diri sebagai kabupaten peraih predikat opini WTP paling banyak dan berturut-turut di Jawa Barat. Penghargaan kepada kabupaten yang meraih opini WTP didasarkan kriteria tertentu, sehingga BPK RI patut memberikan apresiasi tinggi atas prestasi yang telah diraih oleh setiap kabupaten/kota tersebut. Opini WTP menurut bupati bukan merupakan tujuan akhir. Karena tujuan akhirnya adalah mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Opini WTP juga merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD, untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan benar. “Untuk meraih Opini WTP ini modal dasarnya adalah kerja sama, koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi seluruh jajaran OPD dan BUMD. Berkat komitmen tinggi dan pembinaan intensif kepada seluruh OPD, prestasi gemilang ini menjadi sebuah standar tersendiri bagi kita dalam menyusun LHP LKPD,” pungkas bupati. (iim/adv)